Bangun Pusat Ekonomi Jawa - Bali, KLHK dan Wakatobi Lakukan Kerja Sama

Suara.com - Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa - Bali.   Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala BTNW Darman dan Bupati Wakatobi Arhawi, yang disaksikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, di Jakarta, Senin (22/4/2019).

PKS tersebut berisi pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yaitu berupa pembangunan infrastruktur strategis di kawasan TN Wakatobi. Selain itu juga mengatur penguatan fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Inisiasi kerja sama dimulai sejak 12 September 2017, saat Bappeda Kabupaten Wakatobi mengajukan permohonan pertimbangan teknis tentang Pembangunan Jembatan Numana – Kapota. Jembatan ini menghubungkan Pulau Wangi - Wangi dengan Pulau Kapota di Kabupaten Wakatobi, dan memberikan akses transportasi bagi masyarakat di Pulau Wangi-Wangi.

Pulau Wangi-wangi sendiri terdiri dari 13 desa dan Pulau Kapota terdiri dari 5 desa.

Selain itu, jembatan ini juga memudahkan akses menuju Desa Wisata Kolo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan di Pulau Kapota. Wilayah ini memiliki potensi wisata yang tinggi, sehingga akan membawa pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat antar pulau.

Jembatan Numana - Kapota yang akan dibangun di kawasan TN Wakatobi kurang lebih 2.735 meter atau 2,735 kilometer, dan lebar 10 - 12 meter. Pembangunannya dilakukan berdasarkan permohonan kerja sama Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi yang tertuang dalam dokumen Detail Engineering Design/DED pembangunan jembatan Numana - Kapota, dan hasil pengecekan lapangan tim Direktorat Jenderal KSDAE.

Turut hadir dalam penandatanganan PKS, Sekretaris Ditjen KSDAE, Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Kepala Pusat Keteknikan LHK, Kepala Biro Humas KLHK, dan pejabat terkait di Kabupaten Wakatobi.