Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menduga, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memiliki data salah atau bahkan tak memunyai data hitung cepat maupun exit poll Pilpres 2019.
Prabowo, mengklaim menang Pilpres berdasarkan hitung cepat tim suksesnya. Ia mengklaim, menang dengan meraup 62 persen suara dalam pilpres. Prabowo juga menuding hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei adalah abal-abal.
Termutakhir, elite BPN Prabowo – Sandiaga menantang 12 lembaga survei yang menggelar hitung cepat pilpres untuk mengungkap sosok penyandang dana mereka.
Yunarto menegaskan, Charta Politika dan sejumlah lembaga survei yang menggelar hitung cepat Pilpres 2019 sudah mengungkap semuanya pada konferensi pers, Sabtu (20/4) akhir pekan lalu.
"Kami sudah buka-bukaan, tinggal BPN saja yang belum. Kami sudah buka, mulai dari data, kode etik, sampai pendanaan. Sayangnya BPN Prabowo – Sandiaga tak datang. Sampai sekarang, BPN yang tak membuka apa pun, baik data maupun dana,” kata Yunarto di Bareskrim Siber, Mabes Polri, Selasa (23/4/2019).
Karenanya, Yunarto justru mencurigai BPN Prabowo – Sandiaga yang tak kunjung membeberkan data hitung cepat.
"Lalu apa yang bisa kita perdebatkan, ketika ada yang lempar batu sembunyi tangan. Dari situ kan terlihat, kalau orang tidak berani membuka data kemungkinannya cuma dua: sadar datanya salah, atau jangan-jangan datanya tak ada," kata Yunarto.
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo – Sandiaga, Sudirman Said menantang lembaga-lembaga survei untuk membuka sosok penyandang dana mereka. Menurut dia, masyarakat perlu tahu siapa yang memberikan dana pada lembaga survei.
Sudirman juga berujar BPN akan memublikasi data real count internalnya. Namun, mantan Menteri SDM ini meminta agar lembaga survei yang disebutnya telah menjadi tim kampanye Jokowi – Maruf membuka nama penyandang dananya terlebih dahulu.
Baca Juga: Redakan Stres dengan Satu Langkah Ini, Ampuh Banget!
"Bila diperlukan nanti kami siapkan. Tapi saya menantang lembaga survei yang terbukti menjadi tim kampanye siapa pendananya," kata Sudirman.
Berita Terkait
-
Maruf Amin Setuju Jokowi dan Prabowo Harus Bertemu untuk Rekonsiliasi
-
Quick Count Dituding Curang, Bos Charta Polika Diteror Ditembak Sniper
-
Nama Dicatut dalam Chat Palsu, Bos Charta Politika Polisikan 4 Akun Medsos
-
Fadli Zon Kalah di Pileg? Yunarto: Fadli Suara Tertinggi di Dapil Itu
-
BPN Bertanya, Betulkah Luhut Temui Prabowo untuk Minta Jatah Menteri?
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi