Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap Sandiaga Uno sudah mundur secara sukarela sebagai Wagub DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Tjahjo saat menanggapi isu kemungkinan Sandiaga kembali mendampingi Gubernur Anies jika kalah di Pilpres 2019.
"Menurut saya yang bersangkutan (Sandiaga) sudah minta mundur secara sukarela, ya seyogyanya tidak kembali lagi," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Meski demikian, politikus senior PDI Perjuangan itu mengatakan tidak ada aturan yang melarang jika partai pengusung kembali mengusung kepala daerah yang sudah mengundurkan diri. Sebab hal tersebut menjadi kewenangan partai politik untuk mengusung seseorang.
"Di aturannya sih enggak ada. Di Undang-undang enggak ada. Silahkan saja itu kan kewenangan partai politik," kata dia.
Tjahjo menuturkan, saat itu Sandiaga sudah memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan memilih maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto.
Mengenai cawagub pengganti Sandiaga, Tjahjo menyebut Kemendagri atau gubernur hingga Ketua DPRD tak bisa mengintervensi. Sebab cawagub yang diusung merupakan kewenangan dari partai politik.
"Ya kan sudah terbuka menyatakan saya mundur untuk fokus pada cawapres. Dan Partai juga sudah berkutat bergumul mengusung para calonnya wagub itu, sudah pusing 7 keliling," kata dia.
"Karena apapun ini bukan kewenangan gubernur, kewenangan parpol. Seyogyanya mekanisme diproses, terus tapi itu kewenangan partai politik tidak bisa intervensi saya, ketua DPRD atau Gubernur DKI semua ikut mekanisme partai," Tjahjo menambahkan.
Sebelumnya Sandiaga memastikan tidak akan kembali mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta jika gagal di Pilpres 2019. Sandiaga mengatakan, pendamping Gubernur Anies Baswedan sudah diserahkan sepenuhnya oleh partai koalisi dan sedang berproses di DPRD Jakarta.
Baca Juga: Ratusan Petugas Gugur di Pemilu 2019, LIPI Sarankan e-Voting
Sandiaga menjelaskan, calon penggantinya sudah ditentukan dengan ditunjuknya dua nama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sandiaga juga menekankan kalau dua nama tersebut sudah disimpan di meja DPRD.
"Saya sampaikan sekali saja dan saya enggak akan ngulang lagi bahwa wakil Gubernur DKI sudah ditentukan dan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera, end of question. No more Discussion. Bahwa PKS sudah mengajukan dua nama, dan dua nama tersebut yang ada di DPRD," kata Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).
Berita Terkait
-
Fenomena Ratusan KPPS Wafat karena Pemilu, Ini Kata Psikolog
-
Pemilu Serentak 2019 Dinilai Melelahkan, KPU: Perlu Ada Evaluasi Sistem
-
KPU Akan Keluarkan Juknis Pemberian Santunan ke Petugas KPPS yang Meninggal
-
KSP Sebut Surat Suara yang Dibakar di Papua Dokumen Tak Terpakai
-
TPS Khusus Dibangun di Hutan Ini Hanya untuk Satu Warga
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis