Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut menanggapi isu Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan mengevaluasi keberadaannya di Pilrpes 2019. Hasto menilai berpindahnya dukungan dari parpol pendukung pasangan Prabowo - Sandiaga ke Jokowi kemungkinan bisa terjadi.
Sebab, dari pengalaman Pilpres 2014, beberapa partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa yakni Golkar, PAN dan PPP, berpindah arah dukungan kepada Jokowi-Jusuf Kalla ketika itu.
"Ya kalau kita lihat orientasi partai-partai politik untuk bergabung dengan pemerintahan baru di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya memang terjadi," ujar Hasto di Rumah Aspirasi Rakyat #01, Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (24/4/2019).
Kendati demikian, jika hal tersebut terjadi merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi dan akan dikonsultasikan kepada para ketua umum partai pengusung Jokowi - Maruf Amin. Pasalnya partai -partai yang masuk Koalisi Indonesia Kerja memiliki tanggungjawab untuk memastikan agar seluruh janji kampanye berjalan dengan baik.
"Untuk itu karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketua umum parpol. Karena membentuk koalisi ini juga memiliki sebuah tanggungjawab terhadap janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik selain kalkulasi stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Seperti 2014 lalu kemudian bergabung PPP dan Partai Golkar serta PAN," ucap Sekretaris TKN Jokowi - Maruf itu.
Hasto menambahkan pihaknya saat ini fokus mengamankan seluruh proses rekapitulasi suara Pemilu 2019. PDI Perjuangan kata Hasto optimis hasil rekapitulasi suara manual tidak berbeda jauh dari hasi hitung cepat sejumlah lembaga survei, TKN Jokowi dan internal PDI Perjuangan
"Tapi tentu saja kita juga akan melihat skala prioritas saat ini bagi Pak Jokowi bagi tim kampanye adalah mengamankan seluruh proses rekapitulasi dan kami meyakini dari rekapitulasi manual yang dilakukan kpu dan juga tim kampanye, PDI Perjuangan arahnya tidak jauh dari quick count," tandasnya.
Berita Terkait
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Redmi 15C 5G Resmi, HP Murah Xiaomi dengan Kamera 50MP dan Baterai 6.000 mAh
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu