Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai sikap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (24/4/2019) bukanlah untuk membelot dari koalisi pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Menurut Ray, kecil kemungkinan arah politik PAN berbelok kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin setelah pelaksanaan Pilpres 2019.
"Pertemuan yang kemarin (Di Istana Negara) itu lebih supaya untuk menyatakan dukungan kepada pelaksanaan pemilunya. PAN mengatakan Pemilu sudah selesai tanggal 17. Oleh karena itu, PAN berinisiatif untuk menemui pak Jokowi untuk baik sebagai Presiden Indonesia yang masih menjabat, maupun sebagai lawan tandingnya dalam pemilu 2019 lalu," ujar Ray kepada Suara.com, Jumat (26/4/2019).
Kedatangan Zulkifli menemui Jokowi di Istana menimbulkan isu bahwa PAN akan berpindah dukungan ke koalisi Jokowi - Ma'ruf. Namun, Ray menilai masih terlalu jauh untuk PAN berpindah dukungan dari Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo - Sandiaga ke Koalisi Indonesia Kerja Jokowi - Ma'ruf.
Ia menilai jika hal tersebut terjadi berdampak pada konflik internal.
"Pindah koalisi masih terlalu jauh dilakukan oleh PAN dan terlalu cepat. Dia bertemu dengan Jokowi saja sudah menimbulkan pertanyaan di lingkungan pendukungnya. Apalagi di pertemuan itu disaratkan akan ada koalisi itu terlalu cepat dilakukan oleh pak Zul, tu akan menimbulkan konflik internal," tutur dia.
Lebih lanjut, Direktur Lingkar Madani Indonesia itu menduga sikap Zulkifli yang menemui Jokowi untuk menyatakan bahwa PAN tidak ikut-ikutan terkait isu People Power yang disuarakan oleh Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.
"Di sisi lain mau mengatakan bahwa PAN tidak ikut-ikutan lah mengenai isu -isu yang berkaitan dengan People Power macam-macam dan seterusnya," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Zulkifli sempat bertemu dan berbicara dengan Jokowi pada Rabu, usai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024, Murad Ismail dan Barnabas Orno.
Baca Juga: KPU Buka Pintu Usulan Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019
Pertemuan itu, yang berlangsung di bagian tengah ruangan Istana Negara, juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Berita Terkait
-
Update Real Count KPU Jumat Siang: Prabowo Kesulitan Menyalip Suara Jokowi
-
Mahfud MD: Prabowo dan Jokowi Diuntungkan Dengan Kesalahan Real Count KPU
-
Timses Jokowi Akan Buktikan Kecurangan Pilpres 2019 Dilakukan Kubu Prabowo
-
Bantah Tudingan Hasto, BPN: Tak Usah Rayu Bawaslu, C1 Sifatnya Terbuka
-
TKN Respons Klaim Gerindra Prabowo Lebih Diinginkan Keluarga Paspampres
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra