Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai isi kepala mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dangkal. Hal itu merujuk kepada tanggapan Mahfud MD yang menyebutkan kalau Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang di Sumatera Barat yang dulunya sempat ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Mahfud MD berusaha menerangkan tanggapan awalnya di mana dirinya beranggapan kalau Prabowo - Sandiaga menang di kawasan yang dihuni oleh masyarakat dengan agama garis keras. Karena banyak yang mengkritik, Mahfud kemudian menjelaskan bahwa tanggapannya tersebut karena membicarakan masa lalu.
"Saya katakan DULU-nya karena 2 alasan: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lihat di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir suda menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka," tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya @mohmahfudmd pada Minggu (28/4/2019).
Penjelasan Mahfud tersebut kemudian dijawab oleh Fadli. Fadli meminta Mahfud untuk kembali belajar sejarah. Fadli mengungkapkan bahwa PRRI yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958 merupakan akibat dari pemerintah pusat yang abai dengan kondisi daerah Sumbar.
"Sebaiknya belajar sejarah lagi. Saya baru tau isi kepala begitu cetek. Kita bisa debat soal ini panjang lebar," ujarnya.
"Tapi yang pasti, anda sedang menoreh luka baru di atas luka lama. PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yang abai pada daerah dan ketika itu sangat dipengaruhi komunis," tulis Fadli.
Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebutkan ada empat provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Disanalah Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menang perolehan suara di Pilpres 2019.
Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan. Mahfud MD menyatakan hal itu dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.
"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga. Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," kata Mahfud MD dalam video itu.
Baca Juga: Jawab Pernyataan Mahfud MD, BPN Ungkap Alasan Orang Minang Tak Pilih Jokowi
Tag
Berita Terkait
-
Mahfud Tuding Garis Keras Prabowo, PD: Efek Baju Jahitan Ketinggalan
-
Jawab Pernyataan Mahfud MD, BPN Ungkap Alasan Orang Minang Tak Pilih Jokowi
-
Rachel Maryam ke Mahfud MD: Paling Gampang Tuduh Radikal dan Garis Keras
-
Dahnil Anzar Sebut Pernyataan Mahfud MD Bukanlah Seorang Pancasilais
-
Prabowo Menang di Provinsi Garis Keras? Sandiaga Nasihati Mahfud MD
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu