Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut ada tiga alternatif yang mungkin dilakukan dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara.
Alternatif pertama, kata Bambang, yakni ibu kota tetap berada di Jakarta. Namun, nantinya akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas dan sekitarnya.
"Dibuat government district atau distrik khusus untuk pemerintahan yaitu daerah di seputaran istana dan Monas dan sekitarnya akan dibuat khusus hanya kantor pemerintahan, khususnya kementerian atau lembaga. Ini alternatif pertama, yang berarti harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana dan Monas. Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," ujar Bambang dalam paparannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Bambang menuturkan, nantinya distrik pemerintahan akan dibuat dengan adanya konektivitas Light Rapid Transit (LRT) dan monorail untuk memudahkan aktivitas di sekitar istana dan Monas.
"Kami akan bahas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk alternatif satu, intinya distrik pemerintahan ini akan dibuat konektivitas dengan LRT dan monorail sehingga mudah untuk bergerak di antara kantor K/L di seputaran Istana dan Monas," kata dia.
Kemudian, alternatif kedua yakni mencontoh Malaysia. Ia mengemukakan memindahkan pusat pemerintahan yang dekat dengan Jakarta, yaitu sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
"Seperti Putra Jaya (Malaysia) adalah memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta," kata dia.
Bambang menyebut untuk lokasi yang jadi alternatif yakni di daerah Jonggol, Jawa Barat dan Maja, Banten.
"Untuk alternatif kedua, radius 60-70 kilometer dari Jakarta. Misalkan daerah yang pernah dibahas Pak Soeharto yaitu Jonggol, Jawa Barat, maupun daerah Maja yang ada di Banten," tutur Bambang.
Baca Juga: Menteri PPN Bappenas Minta E-Commerce Serap 50 Persen Pelaku UMKM
Sementara alternatif ketiga, yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa. Hal tersebut mencontoh negara-negara lain seperti Brazil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon, kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne, Astana di Kazakstan dan juga Myanmar ke Nypyidaw.
"Alternatif ketiga, intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, saat ini menyumbang 58 persen dari PDB, tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa kemudian syarat utamanya adalah ketersediaan lahan yang luas karena pada intinya adalah membangun kota baru dan tentunya akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, di samping para ASN harus bersedia pindah dari posisi di Jakarta ke kota baru tersebut," katanya.
Berita Terkait
-
Kepala Bapennas: Ibu Kota Baru Hanya untuk Pusat Pemerintahan
-
Studi Soal Pemindahan Ibu Kota, Wakil Ketua DPR Berangkat ke Myanmar
-
Sudah Dikaji Bappenas, Jokowi Belum Rapat Pemindahan Ibu Kota
-
Pengamat Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara Mubazir
-
Wacana Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Fokus Bangun Jakarta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan
-
Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
-
Remaja Jakarta Rentan Jadi Sasaran Utama Child Grooming di Ruang Digital
-
Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kronologi Suderajat, 30 Tahun Jualan Es Gabus Hancur Dituduh Dagang Makanan Berbahan Spons
-
PNKT-Kemensos Perkuat Sinergi Dukung Program Prioritas Presiden di Daerah
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM
-
Buntut Panjang Pedagang Es Gabus Viral: Propam Turun Tangan Periksa Polisi yang Gegabah
-
Pemerintah Buat Rumusan Penghapusan Tunggakan BPJS, Kapan Mulai Berlaku?