Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochamad Afifuddin mengatakan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 bersifat kasuistik. Namun, Afif enggan menjelaskan terkait hasil temuan praktik kecurangan itu apakah hanya menguntungkan salah satu pasangan calon atau kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
Afif menerangkan intinya dengan adanya rekomendasi Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan sejumlah pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di beberapa daerah merupakan atas ditemukannya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
"(Sifat kecurangannya) kasuistik. Begini penjelasannya, apa yang kita lakukan dengan PSU dan seterusnya itu bagian dari tindak lanjut adanya hal-hal yang tidak sesuai aturan," kata Afif di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Afif mengatakan pihaknya juga terbuka kepada pihak-pihak yang menemukan adanya dugaan kecurangan Pemilu. Afif, meminta pihak-pihak tersebut tidak perlu ragu untuk melaporkan ke Bawaslu RI.
"Tapi kalau ada pihak yang mendapatkan atau punya informasi laporan (kecurangan) silakan dilaporkan. Nanti akan ditangani sesuai mekanisme yang diatur," ujarnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyebut Capres petahana Joko Widodo telah mengakui adanya kecurangan di Pemilu 2019.
Keterangan itu disampaikan Sandiaga Uno di hadapan pendukungnya yang tergabung dalam Relawan M-16, di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019) kemarin.
Sandiaga menuturkan pengakuan Jokowi itu diketahuinya dari salah satu pemberitaan di media massa.
"Sekarang ternyata Presiden sendiri sudah mengakui, kemarin saya baca di koran Tempo, Presiden mengakui ada kecurangan," tutur Sandiaga kepada Relawan M-16.
Baca Juga: Dokumen Perdagangan Gula di Ruang Kerja Mendag Kini Diteliti KPK
Atas pengakuan Jokowi itu, Sandiaga pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada calon presiden petahana tersebut. Sandiaga berterimakasih lantaran Jokowi telah mengakui adanya kecurangan sebagaiman yang kerap diterikan oleh pendukungnya.
"Jadi apa yang kita suarakan sudah diakui oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah. Oleh karena ini saya ucapkan terima kasih. Perjuangan kita sudah melangkah satu," ucapnya.
Berita Terkait
-
Usulan TPF Kecurangan, Wiranto: Pencarian Fakta Juga nggak perlu
-
Karangan Bunga Unik Untuk Jokowi di Istana dari WNI Mancanegara
-
Klaim Dukung Prabowo Sebatas Pilpres, PAN: Kami Terbiasa di Pemerintahan
-
Jawab Pernyataan Mahfud MD, BPN Ungkap Alasan Orang Minang Tak Pilih Jokowi
-
Demokrat Pastikan Setia Pada Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office