Suara.com - Dewan Pers mengingatkan kepada para jurnalis di berbagai media arus utama nasional maupun daerah agar tidak diam jika ada pemilik media mengintervensi. Dewan Pers meminta agar para jurnalis segera melapor jika ada intervensi dari pemilik media kepada kerja jurnalistik wartawan.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, saat menjadi pembicara pada talkshow yang digelar Unesco dengan tajuk Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation. Imam mengaku beberapa tahun terakhir tidak ada aduan mengenai intervensi pemilik media. Ia justru menantang para jurnalis agar melaporkan kepada Dewan Pers jika hal tersebut terjadi.
"Sekarang saya tantang para jurnalis, seandainya anda merasa diintervensi, ayo ke dewan pers nanti kita proses," ujar Imam di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).
Imam mengatakan intervensi dari pemilik media kepada jurnalisnya sudah diatur dalam pedoman pendidikan profesi wartawan nomor sembilan. Imam mengatakan aturan tersebut berbunyi pemilik dan pimpinan newsroom dilarang mendorong wartawannya untuk melanggar hukum dan atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Berdasarkan aturan tersebut, Imam mengingatkan laporan jika ada intervensi tersebut memiliki dasar hukum yang bisa diperjuangkan. Imam juga menegaskan dirinya sudah melakukan laporan jika ada intervensi sejak tahun 1998.
Ia minta agar tidak meragukan dirinya yang sudah pernah menjadi wartawan hingga bagian manajemen media arus utama dalam mengurus laporan intervensi.
"Artinya ayo (laporkan).Jadi kalau kalian meragukan saya, saya sudah lakukan itu sejak tahun 98," pungkas imam.
Imam menjadi pembicara bersama Kepala Biro First Draft News Anne Kruger, Pemimpin redaksi suara.com Suwarjono, Jurnalis IDN Times Rosa Folia, dan moderatornya adalah Pemimpin Redaksi Rajawali TV Yulia Supadmo. Acara ini bertujuan memperingati hari kebebasan pers internasional.
Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah WPFD, Jurnalis Masih Jadi Korban Militer
Tag
Berita Terkait
-
Cek Fakta, Kembalikan Kepercayaan Publik Kepada Media Arus Utama
-
AJI: Polisi Musuh Kebebasan Pers Indonesia 2018, Mengapa?
-
Indonesia Terima 'Tongkat Estafet' Tuan Rumah WPFD 2017
-
Kontras Beberkan Perilaku Polisi di World Press Freedom Day Yogya
-
Awal 2015 sudah Terjadi 12 Kasus Kekerasan terhadap Orang Pers
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?