Suara.com - Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang diusulkan sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota NKRI. Bukit Soeharto jadi calon tempat pusat pemerintahan Ibu Kota Negara baru.
Di kawasan Bukit Soeharto itu juga melintas Tol Samarinda-Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dan pada akhir 2019 diharapkan sudah selesai.
"Tinggal 14 persen lagi sehingga akhir 2019 diharapkan sudah selesai," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartenegara, Kaltim, Selasa (7/5/2019).
.
Jokowi juga menyebutkan baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara sehingga dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang.
Dalam peninjauan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Dharmasyah.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota.
Menurut dia, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara. Dengan demikian, menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah.
"Saya mengusulkannya di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir)," tutur Isran pada Selasa (30/4).
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan oleh mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Menurut Isran, nantinya ada tim teknis dari kepresidenan yang melakukan analisis dan penelitian ke lapangan untuk menentukan lokasi ibu kota.
Salah satu hal paling penting ialah mencari tahu kapasitas sumber areal untuk pendirian pusat pemerintahan. Berdasarkan data yang dihimpun Prokal, Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara.
Baca Juga: Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Untuk menuju kawasan itu hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Fahri Hamzah: Istana Bukan Kantor Pribadi Tapi Kepala Negara
-
Puasa Hari Kedua, Jokowi Unggul 13,38 Juta Suara dari Prabowo
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
-
Kutip Al Hadis, Bachtiar Nasir: Pemerintahan Jokowi Norak
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik