Suara.com - Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang diusulkan sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota NKRI. Bukit Soeharto jadi calon tempat pusat pemerintahan Ibu Kota Negara baru.
Di kawasan Bukit Soeharto itu juga melintas Tol Samarinda-Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dan pada akhir 2019 diharapkan sudah selesai.
"Tinggal 14 persen lagi sehingga akhir 2019 diharapkan sudah selesai," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartenegara, Kaltim, Selasa (7/5/2019).
.
Jokowi juga menyebutkan baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara sehingga dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang.
Dalam peninjauan itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Dharmasyah.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota.
Menurut dia, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara. Dengan demikian, menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah.
"Saya mengusulkannya di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir)," tutur Isran pada Selasa (30/4).
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan oleh mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Menurut Isran, nantinya ada tim teknis dari kepresidenan yang melakukan analisis dan penelitian ke lapangan untuk menentukan lokasi ibu kota.
Salah satu hal paling penting ialah mencari tahu kapasitas sumber areal untuk pendirian pusat pemerintahan. Berdasarkan data yang dihimpun Prokal, Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara.
Baca Juga: Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
Untuk menuju kawasan itu hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Puasa di Kalimantan, Urus Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
-
Fahri Hamzah: Istana Bukan Kantor Pribadi Tapi Kepala Negara
-
Puasa Hari Kedua, Jokowi Unggul 13,38 Juta Suara dari Prabowo
-
Buka Puasa Bareng Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Seribu
-
Kutip Al Hadis, Bachtiar Nasir: Pemerintahan Jokowi Norak
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!