Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyampaikan bahwa ada ancaman serius yang harus diwaspadai pada Pemilu 2019. Ancaman tersebut ialah soal adanya kelompok yang memanfaatkan pelaksanaan pemilu untuk mendirikan negara khilafah.
Boni mengatakan bahwa ancaman gerakan membangun khilafah sudah menjadi kewaspadaannya bagi dirinya sejak 2009 silam. Namun, yang menjadi sorotannya saat ini ancaman tersebut justru semakin gencar pada Pemilu 2019.
"Hari ini semakin nyata dan orang mulai sadar bahwa betul memang bahwa ada kelompok yang secara serius dengan basis ideologi yang kuat ingin mendobrak demokrasi, ingin menggantikan Pancasila dengan falsafah yang lain," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Gejolak Pemilu 2019" di Resto Ammarin, Plaza Sentral, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2019).
Menurutnya, saat ini ancaman tersebut semakin terlihat nyata ketika ada kelompok yang ingin mengubah konsep dasar negara menjadi khilafah. Kelompok tersebut pun akan mengubah konsep sistem negara dari sistem demokrasi.
Boni kemudian mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) tertulis tujuan dari pembentukan FPI yakni untuk mendukung berdirinya syariat Islam dalam kerangka khilafah islamiyah.
"Mereka boleh berbohong tapi di situ ada tertulis tujuan pendirian FPI salah satu adalah mendukung berdirinya syariat islam dalam kerangka khilafah islamiyah," ujarnya.
Tudingan Boni tersebut didasari oleh adanya narasi-narasi yang menyebutkan apabila penyelenggara pemilu juga komponen lainnya telah melakukan kecurangan sehingga membuat masyarakat percaya kalau pemerintah tidak becus menjalankan sistem demokrasi.
"Hari ini kita semua mau disuguhkan oleh sebuah narasi negara zalim pemilu curang seakan-akan ini persoalan yang terpisah dari ambisi mereka untuk mendirikan di satu sisi khilafah di satu sisi ada bandar politik yang memang berambisi untuk mengambil keuntungan," tandasnya.
Baca Juga: Geram, Relawan Joman Perkarakan Video Pendemo Teriak Penggal Kepala Jokowi
Berita Terkait
-
Pebisnis Politik Tunggangi Pemilu, Direktur LPI: Mereka Ahli Buat Kerusuhan
-
Boni Hargens: Ada Penumpang Gelap Ingin Kacaukan Negara
-
Perludem: Caleg Hanya Jadi Bayang-bayang Capres di Pemilu Borongan
-
Perludem: Pemilu 2019 Adalah Ketidakadilan Bagi Petugas dan Pemilih
-
Ray Rangkuti: Pemilu Kali Ini Paling Banyak Memenjarakan Orang!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Sosok Raja Yordania Abdullah II: Keturunan Nabi, Pilot Andal, dan Sahabat Karib Presiden Prabowo
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Raja Yordania Tiba, Catat! Ini 8 Ruas Jalan Utama Jakarta yang Kena Rekayasa Lalin
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan