Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyampaikan bahwa ada ancaman serius yang harus diwaspadai pada Pemilu 2019. Ancaman tersebut ialah soal adanya kelompok yang memanfaatkan pelaksanaan pemilu untuk mendirikan negara khilafah.
Boni mengatakan bahwa ancaman gerakan membangun khilafah sudah menjadi kewaspadaannya bagi dirinya sejak 2009 silam. Namun, yang menjadi sorotannya saat ini ancaman tersebut justru semakin gencar pada Pemilu 2019.
"Hari ini semakin nyata dan orang mulai sadar bahwa betul memang bahwa ada kelompok yang secara serius dengan basis ideologi yang kuat ingin mendobrak demokrasi, ingin menggantikan Pancasila dengan falsafah yang lain," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Gejolak Pemilu 2019" di Resto Ammarin, Plaza Sentral, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2019).
Menurutnya, saat ini ancaman tersebut semakin terlihat nyata ketika ada kelompok yang ingin mengubah konsep dasar negara menjadi khilafah. Kelompok tersebut pun akan mengubah konsep sistem negara dari sistem demokrasi.
Boni kemudian mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) tertulis tujuan dari pembentukan FPI yakni untuk mendukung berdirinya syariat Islam dalam kerangka khilafah islamiyah.
"Mereka boleh berbohong tapi di situ ada tertulis tujuan pendirian FPI salah satu adalah mendukung berdirinya syariat islam dalam kerangka khilafah islamiyah," ujarnya.
Tudingan Boni tersebut didasari oleh adanya narasi-narasi yang menyebutkan apabila penyelenggara pemilu juga komponen lainnya telah melakukan kecurangan sehingga membuat masyarakat percaya kalau pemerintah tidak becus menjalankan sistem demokrasi.
"Hari ini kita semua mau disuguhkan oleh sebuah narasi negara zalim pemilu curang seakan-akan ini persoalan yang terpisah dari ambisi mereka untuk mendirikan di satu sisi khilafah di satu sisi ada bandar politik yang memang berambisi untuk mengambil keuntungan," tandasnya.
Baca Juga: Geram, Relawan Joman Perkarakan Video Pendemo Teriak Penggal Kepala Jokowi
Berita Terkait
-
Pebisnis Politik Tunggangi Pemilu, Direktur LPI: Mereka Ahli Buat Kerusuhan
-
Boni Hargens: Ada Penumpang Gelap Ingin Kacaukan Negara
-
Perludem: Caleg Hanya Jadi Bayang-bayang Capres di Pemilu Borongan
-
Perludem: Pemilu 2019 Adalah Ketidakadilan Bagi Petugas dan Pemilih
-
Ray Rangkuti: Pemilu Kali Ini Paling Banyak Memenjarakan Orang!
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif