Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang juga Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut kesal dengan ujaran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto Kristiyanto dinilai menfitnah rakyat Aceh.
Hasto pun dituding menyebar hoaks dengan mengatakan rakyat Aceh dibayar Rp 1 juta untuk memilih Prabowo - Sandiaga. Ferdinand pun menanyakan soal logika dan akal Hasto menuding hal itu.
"Hasto ini kenapa ya akalnya kurang? Bikin spanduk saja 02 tidak mampu, kok malah mau bayar 1 keluarga Rp 1 juta? Logikamu di mana, to?" tanya Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean2, Minggu (12/5/2019).
Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menang telak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dari hasil rekapitulasi suara di 27 kecamatan, Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan 494.740 suara.
Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari perolehan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin yang hanya memperoleh 40.481 suara.
"Ini hasil rekapitulasi dari 27 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, mulai dari Kecamatan Muara Batu di ujung barat hingga Kecamatan Tanah Jambo Aye di ujung timur Aceh Utara," kata Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Zulfikar di Lhokseumawe dilansir Antara, Rabu (8/5/2019).
Zulfikar melanjutkan jumlah suara sah untuk jenis pemilihan presiden periode 2019-2024 sebanyak 535.224 suara. Sedangkan, suara tidak sah karena rusak dan lain sebagainya sebanyak 16.190 suara.
Jumlah suara sah dan tidak sah secara keseluruhan adalah sebanyak 551.414 suara.
Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Lhokseumawe tersebut digelar sejak Senin (30/4/2019) hingga berakhir pada Senin (6/5/2019).
Baca Juga: BPN Prabowo Sebut Sekjen PDIP Hasto Fitnah Rakyat Aceh dan Sebar Hoaks
Dalam rekapitulasi dihadiri oleh para saksi partai politik peserta pemilu dan juga sejumlah undangan dari pihak Muspida Kabupaten Aceh Utara serta sejumlah undangan terkait lainnya.
Berita Terkait
-
BPN Prabowo Sebut Sekjen PDIP Hasto Fitnah Rakyat Aceh dan Sebar Hoaks
-
Ferdinand: Untung Bang Sandi Bukan Orang Demokrat
-
Ferdinand: Pak Wiranto Tolong Pak Kivlan Dibayar, Kasihan Dia
-
Kivlan Zen Sebut SBY Tak Jelas Kelaminnya, Politikus Demokrat: Koplak!
-
Sebut Makar di Orasi Eggi Sudjana, Ferdinand Demokrat: Ini Salah Kutip
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik