Suara.com - Said Didu resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai paratur sipil negara di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada hari ini. Surat tersebut ia ajukan langsung kepada Sekretaris Utama BPPT.
Setelah 32 tahun megabdi di BPPT sejak 1986, Said kini memilih pensiun dini dengan melepas status kepegawaiannya. Padahal, kata Said, masih ada waktu 8 tahun sebelum ia pensiun pada 2027.
"[Resmi] menunggu proses, saya menyatakan tidak masuk lagi. Saya pensiun dini, saya minta setelah tanggal 1," kata Said Didu di Kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Said menampik bahwa pengunduran dirinya tersebut erat kaitannya dengan perbedaan pandang dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, Said sangat vokal mengkritisi pemerintah. Apalagi, dirinya juga terlibat beberapa kegiatan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi.
"Enggak juga tapi ya mungkin juga ada pengaruhnya karena ada pengaruhnya tapi bukan karena itu," ujar Said.
Ia kemudian membeberkan alasan mengapa dirinya memilih pensiun dini dari ASN. Salah satu di antara alasannya ialah lantaran ia ingin merasa bebas dan tidak lagi mau terbelenggu aturan yang mengikat bagi ASN.
"Tujuan saya berhenti adalah pertama adalah untuk mengabdi lebih luas. Karena saya tidak mampu lagi mengikuti kriteria-kriteria yang berlaku sekarang terhadap PNS yang bagi saya terlalu kaku," kata Said.
Setelah mundur dari ASN, Said ingin mengambil peran untuk terus vokal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Insyaallah kompetensi saya cukup, saya akan konsentrasi kritisi kebijakan publik yang diambil, seperti sekarang, bagaimana sampai kerja sama dengan Cina, bagaimana BUMN," ujarnya.
Baca Juga: Geram Ulama Pendukung Prabowo Dipolisikan, FPI Bikin Aksi Bela Ulama Lagi
Berdasarkan surat pengunduran diri milik Said yang telah tersebar, ada empat poin utama yang menjadi dasar mundurnya Said dari ASN. Berikut isi empat poin alasan Said Didu berhenti bekerja di pemerintahan:
1. Ingin meluangkan pemikiran secara objektif untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa dan negara.
2. Agar tidak melanggar aturan dalam melaksanakan aktivitas pengabdian dan pemikiran secara bebas.
3. Memperluas tempat pengabdian dalam berbagai berbagai bidang, termasuk menjadi mitra bagi pemerintah, lembaga dan masyarakat.
4. Sebagai pertanggungjawaban moral bagi keluarga, pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
Terkini
-
Kedok Pekerja Migran, Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Haji Ilegal di Bandara Soetta
-
Irma Suryani Ingatkan DPR Tak Ulangi Kesalahan UU Cipta Kerja dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
-
Iran Kirim Proposal Negosiasi Baru, Trump Malah Siapkan Pasukan Darat di Selat Hormuz
-
Biaya Perang Iran Tembus Rp1600 T, Warga AS Bayar Mahal: Rp8 Juta per Bulan per Rumah
-
Pentagon Dituding Bohong! Biaya Perang AS vs Iran Tembus Rp1.600 Triliun
-
Balas Ancaman Trump, Panglima Militer Tegaskan Jari Tentara Iran Sudah di Pelatuk
-
Geger! Hacker 15 Tahun Bobol Basis Data Nasional, Pemerintah Prancis Kelimpungan
-
Sempat Bikin Geger, Kini Amien Rais Hapus Video Fitnah yang Singgung Prabowo dan Seskab Teddy
-
Modus Dua Sejoli Jadi Atlet NBA, Tipu Banyak Korban hingga Raup Rp56 Miliar
-
Donald Trump Tantrum Dikritik Kanselir Merz, 5000 Pasukan AS Ditarik dari Jerman