Suara.com - Terkait informasi pengangkatan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan Nasional (BKKBN), DPRD Kabupaten Kulon Progo belum menyikapi secara politis.
Meski begitu, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati masih menunggu kepastian pengangkatan tersebut.
"Kami masih menunggu kepastian pengangkatan tersebut. Sebab surat keputusan (SK) hingga hari ini belum turun," katanya seperti dilansir Antara, Senin (13/5/2019).
Ia mengatakan proses pergantian dan pengisian kekosongan jabatan membutuhkan waktu lama. Bupati harus mengundurkan diri ke Kementerian Dalam Negeri dan ada usulan nama-nama pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung, yakni PDIP, PAN, PKS dan Golkar.
Namun, ia mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah.
"Mekanisme itu kan sudah diatur, kalau jabatan bupati kosong, maka yang mengisi wabup, nanti posisi wabup akan diisi calon yang diusulkan partai pengusung, untuk kemudian dipilih DPRD sesuai aturan," kata Bendahara DPC PDIP Kulon Progo ini.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan keberadaan Hasto di tingkat nasional diharapkan mampu memudahkan lobi-lobi Kulon Progo untuk naik ke nasional. Terutama soal promosi daerah. Sepeninggal Hasto, dia mengharap penggantinya mampu bekerja sebaik sekarang.
"Yang gesit dan cerdas, karena Kulon Progo sekarang kan sedang fase berkembang ke arah lebih baik," katanya.
Baca Juga: Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN, Ini Penjelasan Presiden
Ketua DPD PAN Kulon Progo itu memprediksi proses pemilihan wabup nanti, kemungkinan besar akan diwarnai sejumlah polemik. Hal ini mengingat partai pengusung pasangan Hasto-Sutedjo dalam Pemilukada 2017-2022 lalu cukup banyak.
"Partai pengusung akan mengusulkan nama-nama lebih dari satu nama, dan calon tersebut akan melakukan pemaparan visi dan misi, setelah itu akan ditetapkan calon terpilih," katanya.
Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo Lajiyo Yok Mulyono mengatakan Bupati Hasto Wardoyo sudah saatnya menjabat di tingkat pusat karena memiliki sederet prestasi.
"Meskipun belum ada SK resmi, tapi rasanya memang sudah waktunya ke pusat guna memandu Kulon Progo memiliki jaringan ke pusat. Semoga kariernya semakin hebat," katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo enggan berkomentar banyak perihal pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKBN. "Saya belum akan menjawab karena SK belum terima. Kita tunggu dan kita doakan bupati," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN, Ini Penjelasan Presiden
-
Presiden Jokowi Promosikan Indahnya Bandara NYIA Kulon Progo di Twitternya
-
Komentar di Cuitan Sutopo soal Bandara NYIA, Warganet Ini Dapat 'Uppercut'
-
Penemuan Baru, Suntik KB Kini Jadi Lebih Aman dan Nyaman
-
Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo Beroperasi April
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan
-
Panik Dipantau KPK, Bupati Kuansing Jual Land Cruiser ke Showroom Milik Suwito
-
Akal Bulus Maling Motor di PIK 2: Tukar Pelat Sesuai Kartu Parkir Dashboard Biar Lolos Keluar
-
Alasan Polisi Tak Izinkan Massa Demo BEM UI Lewati Jalan Trunojoyo di Hari Bhayangkara
-
Bupati Kuansing Minta Land Cruiser, Mobil Dibeli Kredit dengan Cicilan Rp46 Juta Per Bulan
-
AS dan Iran Saling Klaim di Tengah Perang, Gencatan Senjata 60 Hari Gagal Total?