Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.
Fadli melontarkan wacana itu setelah menerima kunjungan Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu—organisasi pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, di ruang kerjanya.
"Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius apalagi sampai 600 orang," kata Fadli di DPR RI, Selasa (14/5/2019).
Fadli menilai kalau TGPF itu tidak dibentuk, orang akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi.
Sebab, Fadli Zon mengklaim, secara kasuistik, ada di antara KPPS Pilpres 2019 yang muntah darah.
Menurut dia, harus ada investigasi untuk mengetahui penyebab kematian ratusan KPPS tersebut. Ia mencontohkan, investigasi itu bisa menentukan apakah para KPPS itu meninggal karena kelelahan, keracunan, atau ada hal lain.
Fadli menilai investigasi itu penting, karena banyak spekulasi penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu tersebut.
"Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," ujarnya.
Fadli mengatakan untuk menyelesaikan hal itu, dirinya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI.
Baca Juga: Hasil Audit Medik Petugas KPPS, Menkes: 51 Persen Disebabkan Kardiovaskuler
"Saya kira pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi,” jelasnya.
Dia menilai jumlah KPPS yang meninggal mendekati angka 600 jiwa itu menjadi kejadian luar biasa, sehingga harus direspons cepat oleh pemerintah.
Fadli mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya belum merespons kejadian tersebut secara proporsional, karena seharusnya pemerintah yang paling perhatian terkait persoalan tersebut.
Berita Terkait
-
Hasil Audit Medik Petugas KPPS, Menkes: 51 Persen Disebabkan Kardiovaskuler
-
Investigasi Kematian Petugas KPPS, Menkes Bakal Lakukan Autopsi Verbal
-
KPPS Berguguran, Rachmawati Singgung Kopi Sianida Jessica Hingga Genocide
-
CEK FAKTA: Eks Ketua KPU dan KPPS Dibunuh untuk Tutupi Fakta, Benarkah?
-
Tanggapi Megawati, KPU Pastikan Evaluasi Sistem Setelah Pemilu 2019 Selesai
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?
-
Geger Siswa SD Akhiri Hidup Gegara Tak Mampu Beli Buku, Legislator NTT Minta Polisi Selidiki
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Rano Karno Mau Sulap Planetarium Jakarta Setara Las Vegas
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir