Suara.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepastian penerimanaan WTP itu disampaikan Wakil Ketua BPK Bahrullah Albar kepada Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu (15/5/2019).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Bahrullah di Gedung DPRD DKI.
Namun, opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan seperti adanya temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.
Barhrullah mengungkapkan ada tiga permasalah di Pemprov DKI antara lain pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.
Kedua, terdapat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI. Akan tetapi, masih dimanfaatkan oleh pengembang dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan.
Kemudian ketiga, dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI dan DPRD DKI yang telah bekerja maksimal untuk mempertahankan opini WTP ini, dia berharap hal itu bisa dipertahankan tahun depan.
"Jadi kita berharap nantinya pemprov DKI mendapatkan WTP sebagai sesuatu yang memang normal, kalau sekarang baru dua tahun pertama ini memang maaih ada semangat luar biasa karena bisa keluar dari situasi sebelumnya WDP yang sekarang dengan WTP itu adalah semangat baru," ujar Anies.
Baca Juga: Laporan Keuangan Kementerian PUPR 2017 Dapat Opini WTP dari BPK
Berita Terkait
-
Rumah Hangus Terbakar, Warga Kampung Bandan Berharap Hunian Sementara
-
Mudik Gratis Pakai Bus dari Jakarta? Ini Ketersediaan Kuotanya
-
Kasatpol PP DKI ke Pedagang Musiman Ramadan: Enggak Boleh Dagang di Trotoar
-
Berani Main Petasan di Jakarta saat Ramadan, Siap-siap Diburu Satpol PP
-
Tiket Mudik Gratis Pemprov DKI Hampir Ludes Diserbu Warga
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga