Suara.com - Pemprov DKI Jakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepastian penerimanaan WTP itu disampaikan Wakil Ketua BPK Bahrullah Albar kepada Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu (15/5/2019).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Bahrullah di Gedung DPRD DKI.
Namun, opini WTP bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan seperti adanya temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan.
Barhrullah mengungkapkan ada tiga permasalah di Pemprov DKI antara lain pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap.
Kedua, terdapat aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI. Akan tetapi, masih dimanfaatkan oleh pengembang dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan.
Kemudian ketiga, dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (escrow) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI dan DPRD DKI yang telah bekerja maksimal untuk mempertahankan opini WTP ini, dia berharap hal itu bisa dipertahankan tahun depan.
"Jadi kita berharap nantinya pemprov DKI mendapatkan WTP sebagai sesuatu yang memang normal, kalau sekarang baru dua tahun pertama ini memang maaih ada semangat luar biasa karena bisa keluar dari situasi sebelumnya WDP yang sekarang dengan WTP itu adalah semangat baru," ujar Anies.
Baca Juga: Laporan Keuangan Kementerian PUPR 2017 Dapat Opini WTP dari BPK
Berita Terkait
-
Rumah Hangus Terbakar, Warga Kampung Bandan Berharap Hunian Sementara
-
Mudik Gratis Pakai Bus dari Jakarta? Ini Ketersediaan Kuotanya
-
Kasatpol PP DKI ke Pedagang Musiman Ramadan: Enggak Boleh Dagang di Trotoar
-
Berani Main Petasan di Jakarta saat Ramadan, Siap-siap Diburu Satpol PP
-
Tiket Mudik Gratis Pemprov DKI Hampir Ludes Diserbu Warga
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Nasib Ahmad Syahri Merokok dan Main Game Saat Rapat, Terancam Dipecat dari DPRD Jember?
-
Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Begal, Kombes Iman: Kami Siap Beraksi 24 Jam!
-
Kepulauan Seribu Diserbu Wisatawan Saat Liburan, Polres Sebar Polisi di Tiap Dermaga
-
Kedubes Jepang Warning Warganya: Nekat Prostitusi Anak di RI, Siap-siap Dibui di Dua Negara
-
Polisi Ciduk Komplotan Jambret di Tamansari, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Buat Pesta Sabu
-
Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!
-
Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah