Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta tak ada lagi yang berbicara macam-macam jika tidak mau berusuan dengan hukum dan kepolisian. Permintaan menjaga ucapan juga menyusul pembentukan Tim Asistensi Hukum bentukan mantan Panglima ABRI itu.
Wiranto mengatakan, adanya Tim Asistensi Hukum dapat membuat langkah-langkah hukum menjadi jelas. Diketahui salah satu tugas tim bentukannya itu ialah memantau ucapan para tokoh yang dinilai memiliki unsur hasutan dan ujaran kebencian.
Ia bahkan turut menyebutkan sejumlah hasil kinerja dari tim yang belum lama dibentuknya, saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019) kemarin.
"Tapi dengan adanya tim asistensi hukum maka langkah-langkah hukum jadi jelas. Terbukti sekarang Eggi Sudjana bisa kita proses hukum, Kivlan Zen, Permadi lagi nunggu, siapa lagi?" kata Wiranto.
Ia lalu menegaskan agar tidak ada lagi yang berbicara macam-macam, jika tidak mau ucapannya berlanjut pada proses hukum di kepolisian.
"Makanya kalau enggak mau berurusan dengan polisi jangan ngomong macem-macem. Udah ngomong macem urusan di polisi baru ngelak tapi omongannya sudah tersebar," ujar Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto membantah bahwa dirinya ingin membawa suasana orde baru dengan pembentukan tim asistensi hukum yang mengawasi ucapan dan ujaran kebencian dari para tokoh.
Menurutnya, tim asistensi tersebut hanya bersifat sementara dan ad hoc semata guna kepentingan pasca Pemilu 2019. Nantinya, lanjut dia, tim tersebut bertugas membantu menganalisis dan membedah kasus-kasus hukum yang sulit ditentukan oleh Polisi.
Wiranto juga menampik kalau tim bentukannya layaknya intelijen yang akan mengawasi semua ucapan seperti pada zaman orde baru.
Baca Juga: Diperiksa Kasus Makar, Permadi Dicecar Soal Pertemuan dengan Kivlan Zein
"Banyak yang keliru seakan-akan tim asistensi hukum ini kayak Kopkamtib dulu mengawasi semua pembicaraan orang, menguping semua pembicaraan orang, kata-kata orang. Menganalisis semua yang diucapkan oleh semua orang," tutur Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
"Tidak, dia bukan intel, bukan lembaga intelejen," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Wiranto Larang Massa ke Jakarta Jelang Pengumuman KPU, BPN: Tak Usah Panik
-
Wiranto Larang Massa ke Jakarta 22 Mei: Sahurnya di Mana? Bukanya di Mana?
-
Wiranto Larang Kumpulan Massa ke KPU 22 Mei, Cegah Konflik Sosial
-
Wiranto Minta Aparat Cegah Massa Luar Daerah Datang ke Jakarta Pada 22 Mei
-
Wiranto: Tim Asistensi Hukum Bukan Intelijen!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung