Suara.com - AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, menilai politik jalanan atau rencana demonstrasi dari sekelompok orang di kantor KPU pada tanggal 22 Mei, Rabu lusa, saat pengumuman pemenang Pilpres 2019, tidak dibenarkan dalam Pancasila.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono, Senin (20/5/2019).
Karenanya, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya tersebut.
"Saya merasa agak malu, karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan, dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.
Tak hanya itu, Hendropriyono juga menuding kekuatan massa pendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".
Ia mengatakan, sudah banyak pendukung capres cawapres nomor urut 2 itu yang tersadar dan tidak mau ikut aksi 22 Mei.
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kami di sini," kata Hendropriyono.
Artinya, kata dia, para elite yang teriak-teriak bakal aksi 22 Mei akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.
Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional. Kemudian, PAN yang dua pertiga kadernya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
Baca Juga: Hendropriyono: Aksi 22 Mei Cuma 212 dan FPI, Massa Prabowo Sudah Ompong
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," katanya.
Hendropriyono juga mengakui mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.
"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.
"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, menteri dicopot, masa sampai segitunya, sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.
Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi. Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.
Berita Terkait
-
Suara BPN Naik Turun, Ruhut Sitompul: Tanggal 22 'Akhirnya Kami Kalah'
-
Hendropriyono: Aksi 22 Mei Cuma 212 dan FPI, Massa Prabowo Sudah Ompong
-
Jokowi Bukan Diktator, Yusril Nilai People Power 22 Mei Tak Mendesak
-
Giliran Belanda Keluarkan Peringatan Jelang Aksi People Power 22 Mei
-
Peserta Aksi 22 Mei di-Sweeping Polisi, Fadli Zon: Pemberangusan Hak Rakyat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!