Suara.com - Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjadi salah satu titik pusat aksi 22 Mei atau pasca rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun situasi sekitar Bawaslu masih tampak lengang.
Pantauan suara.com, dari wilayah bundaran HI sampai kantor Bawaslu belum ada massa aksi yang berkumpul. Namun kepolisian berjaga disejumlah titik.
Di Bundaran HI, kepolisian bersiaga di jalan ke arah jalan Imam Bonjol atau lokasi kantor KPU. di sekitar bundaran HI puluhah unit sepeds motor, mobil kepolisian ikut disiagakan.
Terlihat juga ada mobil pemadam kebakaran ikut disiapkan di depan Hotel Grand Hyatt bersama sejumlah personil Polisi. Sepanjang jalan Thamrin ke Bawaslu, belum terlihat Polisi bersiaga hingga pukul 09.00 WIB. Lalu lintas juga terpantau lancar.
Di depan kantor Bawaslu juga sudah tidak terlihat kawat besi. Sebelumnya kawat besi mengelilingi kantor Bawaslu selama masa rekapitulasi suara.
Di Bawaslu, Polisi terlihat baru menurunkan peralatannya seperti tameng, senjata, dan perlengkapan pakaian kepolisian. Beberapa personil juga baru tiba menaiki bus polisi.
Saat ditemui, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan yang berada di Bawaslu belum mau diminta keterangan. Ia mengaku sedang melakukan persiapan.
"Nanti dulu kita lagi persiapan," ujar Harry di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen.
Baca Juga: Pilot Hasut Aksi 22 Mei 2019, Menhub Dukung Polisi Lakukan Interogasi
Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Ruang Sidang Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.
"Jumlah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362, atau 55,5 persen dari total nasional. Jumlah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga nomor urut 02 sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen dari total nasional," ujar Evi.
Tag
Berita Terkait
-
Polres Bogor Klaim Belum Ada Massa ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei
-
Jelang Aksi 22 Mei, Prabowo: Kami Tidak Berniat Makar
-
Pilot Hasut Aksi 22 Mei 2019, Menhub Dukung Polisi Lakukan Interogasi
-
Cegat Massa Aksi 22 Mei, TNI-Polri Bagi-bagi Makan Sahur di Suramadu
-
Jelang 22 Mei: Kantor KPU Ditutup, Jalanan Macet Parah
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check