Suara.com - Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat terus bertambah. Mereka berkumpul di dekat kantor Bawaslu RI untuk memprotes hasi Pemilu 2019 yang baru saja disampaikan KPU RI.
Berdasarkan pantauan Suara.com pada Selasa (21/5/2019) siang, massa datang ke kantor Bawaslu dari arah Bundaran HI. Namun mereka tidak diizinkan gabung dengan massa yang dipimpin Ustaz Bernard Abdul Jabbar, yang sudah berkumpul lebih dulu berkumpul di depan mall sarinah, seberang kantor Bawaslu.
Pihak kepolisian membuat barikade untuk memisahkan dua massa aksi tersebut. Namun massa aksi tetap memaksa untuk masuk.
"Pak polisi, itu teman-teman kita juga mau ikut, tolong sesuai komitmen diizinkan masuk," ujar Bernard, salah satu massa aksi di depan Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
Namun Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan tidak mengizinkannya karena massa dari Bundaran HI itu dinilai belun diketahui identitasnya. Akhirnya perwakilan dari massa Gerakan Kedaulatan Rakyat mengirim perwakilan untuk memastikan identitas massa tersebut.
Untuk diketahui, peserta aksi mulai mendatangi kantor Bawaslu RI, Selasa (21/5/2029) siang. Massa yang mengaku mengatas namakan Gerakan Kedaulatan Rakyat menyerukan untuk menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Massa aksi menyebut Pemilu kali ini telah dicurangi hingga menguntungkan salah satu pihak. Namun massa hanya bisa demo di bagian luar jalan Thamrin karena sekitar Bawaslu sudah dipasangi kawat berduri.
"Kami datang ke sini karena ada kecurangan dalam Pemilu. Kami hadir dari berbagai daerah, berbagai provinsi untuk terus melawan," ujar salah seorang ibu-ibu yang berorasi di depan Bawaslu.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen.
Baca Juga: Beda Tuntutan, Dua Massa Pendemo Geruduk Kantor Bawaslu RI
Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Ruang Sidang Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.
"Jumlah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362, atau 55,5 persen dari total nasional. Jumlah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga nomor urut 02 sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen dari total nasional," ujar Evi.
Berita Terkait
-
Prabowo Akan Gugat Hasil Pilpres ke MK, Jokowi: Saya Sangat Menghargai
-
Warga Minta Program Kampung Deret Dilanjutkan, Jokowi Akan Izin ke Anies
-
Dilarang Tutup Jalan di Bawaslu, Massa GNKR Ribut Mulut dengan Polisi
-
Amankan Aksi 22 Mei, Polda Metro Jaya Terjunkan 50 Ribu Personel Gabungan
-
Menang Pilpres 2019, Jokowi: Mari Kita Bersatu Membangun Bangsa
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!