Suara.com - Tujuh dari delapan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan KPK di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai berdatangan di Gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019) siang. Mereka mulai tiba sekitar pukul 14.40 WIB.
Berdasarkan pantauan Suara.com, mereka yang terjaring OTT terkait suap pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) tidak disatukan dalam mobil saat menuju gedung KPK. Setiap terduga pelaku dibawa dengan satu mobil. Lima orang yang terjaring OTT tersebut kini sudah tiba di KPK.
Terduga pelaku suap yang pertama digelandang ke gedung KPK menurut informasi adalah Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Kurniadie.
Selanjutnya, belum diketahui identitas maupun jabatan pihak yang kembali datang ke gedung KPK sekitar tiga orang yang lain.
Mereka yang terjaring OTT itu memilih diam saat ditanya awak media di KPK. Mereka memilih cepat melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam gedung KPK.
Selain pejabat imigrasi, KPK juga turut menangkap pihak swasta dan pejabat daerah saat OTT.
Sebelumnya juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat imigrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait suap pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Total nial suap itu diduga mencapai Rp 1 miliar.
"Diduga nilai suap terkait perkara izin tinggal turis di NTB tersebut lebih dari Rp 1 miliar," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Kembangkan Kasus Century, KPK Periksa Dubes RI untuk Swiss Muliaman Hadad
Berita Terkait
-
KPK Sebut Suap Terkait Izin Tinggal WNA di NTB Lebih dari Rp 1 Miliar
-
Menag Lukman Beberkan Sumber Uang yang Disita KPK di Ruang Kerjanya
-
KPK Akan Tentukan Status Hakim PN Balikpapan yang Terjaring OTT Malam Ini
-
Pupuk Indonesia Sebut OTT KPK Terkait Jasa Angkut Amoniak, Bukan Pupuk
-
KPK: Uang dalam 84 Kardus Bowo Sidik Tak Terkait Pilpres 2019
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO