Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta para pendemo di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta tidak ricuh. Dia beralasan masyarakat memerlukan kondisi damai sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang mengancam perdamaian tersebut.
Moeldoko menyampaikan hal itu terkait dengan demonstrasi sejumlah massa di sekitar patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat.
"Ya pokoknya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Negara ini perlu damai, masyarakat perlu damai. Jangan bikin macam-macam. Kita akan bikin sesuatu kalau macam-macam, sudah begitu saja," kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Koordinasi aksi, Abdullah Hehamahua mengatakan akan ada sekitar dua ribu orang dari wilayah Jabodetabek yang akan menggelar aksi di kawasan patung kuda. Mereka berasal dari GNPF, FPI, Alumni 212 dan sejumlah alumni mahasiswa.
Aksi itu dilakukan di sekitar patung kuda karena Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah mengatakan tidak mengizinkan massa yang melakukan aksi di depan gedung MK untuk mengawal persidangan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 pada hari ini.
"Saya pikir, harus konsisten ya apa yang diucapkan oleh pimpinannya dengan yang di bawah. Jangan mereka merasa punya kekuatan, Marilah kita sama-sama jaga situasi dengan baik. Masyarakat sudah tenang, sudah merasa nyaman, dimunculkan lagi ada gerakan lapangan. Buat apa itu? Sudah percayakan saja pada MK yang tidak lama lagi ya, kita tunggu saja," tambah Moeldoko.
Sebelumnya calon presiden 01 Prabowo Subianto melalui video memohon kepada para pendukungnya agar selama proses tersebut tidak usah hadir di gedung MK dan sekitarnya.
"Ya Kapolri kan sudah sampaikan tidak mau ambil risiko ada gangguan atas kelancaran sidang. Sidang ini menentukan masa depan Indonesia, jadi jangan sampai ada yang mengganggu, begitu saja," ucap Moeldoko, menegaskan.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau PHPU Presiden 2019 pada Jumat (14/6/2019). Sidang gugatan pilpres diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Keduanya tidak menghadiri sidang perdana tersebut.
Baca Juga: KPU Keberatan Kubu Prabowo Bacakan Berkas Perbaikan di Sidang
Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo mengagendakan pembacaan permohonan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan. (Antara)
Berita Terkait
-
Tim Hukum Prabowo Ungkap Hubungan Budi Gunawan dan Megawati di Sidang MK
-
Sidang Sengketa Pilpres 2019, KPU Merasa Bukan Jadi Termohon
-
Kepercayaan Investor Turun Jika Sidang MK Diwarnai Lagi Aksi Kerusuhan
-
Ini Pendapat Yusril dan Saldi Isra yang Dikutip Tim Prabowo di Sidang MK
-
Di Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Prabowo Klaim Unggul 52 Persen
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung