Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tampaknya sepakat dengan pernyataan politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi yang memandang perlu adanya partai oposisi agar pemerintahan tidak kembali terjadi seperti zaman orde baru.
Dia juga mengaku tak mau sistem pemerintahan di Indonesia kembali ke era otoritarianisme yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Untuk itu, Mardani juga menyerukan gerakan #KamiOposisi yang dimaksudnya agar tetap ada partai maupun rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi - Maruf Amin lima tahun ke depan.
"Jangan ulangi orde baru. Dan saya menyerukan, untuk menjaga kepentingan publik, demokrasi perlu oposisi. Dan karena itu saya sampaikan hastag #KamiOposisi. Jika tidak ada parpol yang beroposisi, rakyat akan bersama mengawal kekuasaan," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/7/2019).
Saat ditanya apakah PKS secara resmi mengajak gerakan #KamiOposisi tersebut kepada partai pendukung Prabowo - Sandiaga dalam Pilpres, Mardani hanya berharap Gerindra, PAN, Demokrat maupun Partai Berkarya tetap konsisten menjadi partai di luar koalisi pemerintah.
"Iya tetap istikamah," ujar Mardani.
Sebelumnya, Teuku Taufiqulhadi memandang perlu adanya partai oposisi di dalam pemerintahan, sebagai penyimbang. Ia merasa bergabungnya semua partai ke pemerintahan malah bisa memunculkan masalah baru.
Maka dari itu, Taufiqulhadi tidak setuju apabila koalisi partai pendukung Jokowi -Maruf Amin menarik sejumlah partai yang kemarin menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia justru khawatir bergabungnya seluruh partai akan mengembalikan demokrasi Indonesia seperti zaman orde baru.
"Harus ada pandangan berbeda (oposisi), kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru. Itu tidak baik menurut saya bagi bangsa Indonesia," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Ia kemudian meminta agar sejumlah partai yang diketahui mengusung Praboso - Sandiaga untuk tetap berada pada jalur oposisi, alias tidak merapatkan barisan bergabung dengan Jokowi - Maruf Amin untuk lima tahun mendatang.
Baca Juga: Johnny NasDem Ditertawakan Mardani dan Faldo serta 4 Berita Populer Kemarin
"Bahkan saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi. Jadi tidak perlu, menurut saya, tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi mendatang," ujar Taufiqulhadi.
Berita Terkait
-
Dibandingkan dengan PKS, Arief Poyuono Kenang Pertemanan Gerindra dan PDIP
-
Ini Peluang PKS Rebut Kursi Wali Kota Surabaya Pada Pilkada 2020
-
PKS dan Gerindra Berpeluang Jadi Oposan, Luhut: Asal Jangan Oposisi Hoaks
-
PAN dan PKS Belum Bersikap, Gerindra Jadi Partai Oposisi Sendirian?
-
Sinyal PKS Jadi Oposisi, Mardani: Yang Baik Didukung, Buruk Kita Tolak!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya