Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tampaknya sepakat dengan pernyataan politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi yang memandang perlu adanya partai oposisi agar pemerintahan tidak kembali terjadi seperti zaman orde baru.
Dia juga mengaku tak mau sistem pemerintahan di Indonesia kembali ke era otoritarianisme yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Untuk itu, Mardani juga menyerukan gerakan #KamiOposisi yang dimaksudnya agar tetap ada partai maupun rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi - Maruf Amin lima tahun ke depan.
"Jangan ulangi orde baru. Dan saya menyerukan, untuk menjaga kepentingan publik, demokrasi perlu oposisi. Dan karena itu saya sampaikan hastag #KamiOposisi. Jika tidak ada parpol yang beroposisi, rakyat akan bersama mengawal kekuasaan," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/7/2019).
Saat ditanya apakah PKS secara resmi mengajak gerakan #KamiOposisi tersebut kepada partai pendukung Prabowo - Sandiaga dalam Pilpres, Mardani hanya berharap Gerindra, PAN, Demokrat maupun Partai Berkarya tetap konsisten menjadi partai di luar koalisi pemerintah.
"Iya tetap istikamah," ujar Mardani.
Sebelumnya, Teuku Taufiqulhadi memandang perlu adanya partai oposisi di dalam pemerintahan, sebagai penyimbang. Ia merasa bergabungnya semua partai ke pemerintahan malah bisa memunculkan masalah baru.
Maka dari itu, Taufiqulhadi tidak setuju apabila koalisi partai pendukung Jokowi -Maruf Amin menarik sejumlah partai yang kemarin menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia justru khawatir bergabungnya seluruh partai akan mengembalikan demokrasi Indonesia seperti zaman orde baru.
"Harus ada pandangan berbeda (oposisi), kalau semua bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa orde baru. Itu tidak baik menurut saya bagi bangsa Indonesia," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Ia kemudian meminta agar sejumlah partai yang diketahui mengusung Praboso - Sandiaga untuk tetap berada pada jalur oposisi, alias tidak merapatkan barisan bergabung dengan Jokowi - Maruf Amin untuk lima tahun mendatang.
Baca Juga: Johnny NasDem Ditertawakan Mardani dan Faldo serta 4 Berita Populer Kemarin
"Bahkan saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN untuk tetap berada di luar, itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi. Jadi tidak perlu, menurut saya, tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi mendatang," ujar Taufiqulhadi.
Berita Terkait
-
Dibandingkan dengan PKS, Arief Poyuono Kenang Pertemanan Gerindra dan PDIP
-
Ini Peluang PKS Rebut Kursi Wali Kota Surabaya Pada Pilkada 2020
-
PKS dan Gerindra Berpeluang Jadi Oposan, Luhut: Asal Jangan Oposisi Hoaks
-
PAN dan PKS Belum Bersikap, Gerindra Jadi Partai Oposisi Sendirian?
-
Sinyal PKS Jadi Oposisi, Mardani: Yang Baik Didukung, Buruk Kita Tolak!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!