Suara.com - Perang dagang yang sedang berlangsung antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dapat menyebabkan warga dunia, terutama umat Katolik dan Kristen, kekurangan Alkitab.
CNN Business yang dikutip Anadolu Agency, Rabu (11/7/2019), melaporkan mayoritas penerbit AS yang menjual Alkitab harus memproduksinya di China.
Sebab, ukuran Alkitab yang terbilang besar membutuhkan mesin cetak khusus dan belum dikembangkan di negeri Pakde Sam.
Selain itu, jumlah kata dalam Alkitab rata-rata 800.000 kata, dan teks suci itu membutuhkan dicetak padahalaman yang sangat tipis.
HarperCollins Christian Publishing, penerbit Alkitab terkemuka di AS, mengatakan tiga perempat jumlah produksi Injil dilakukan di Cina, menurut CNN.
Sementara pengenaan tarif 25 persen pada setiap barang asal China dalam situasi perang dagang akan "Secara serius dan tidak proporsional merusak bisnis kami dan pelanggan kami," kata HarperCollins kepada penyiar berita.
CEO perusahaan penerbitan Mark Schoenwald, telah mengirim surat kepada perwakilan perdagangan utama Trump, Robert Lighthizer, untuk membahas hal tersebut.
Ia mengatakan, pengenaan tarif tinggi sebagai konsekuensi perdang dagang AS – China potensial akan mengarah pada pajak Alkitab untuk individu dan lembaga keagamaan.
“Karenanya kami telah meminta agar impor Alkitab dan barang-barang terkait keagamaan dikecualikan dari tarif tersebut,” tuturnya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia dan Perang Dagang AS - China Turun, Ini Kata Sri Mulyani
HarperCollins memiliki dua penerbit Alkitab terbesar di AS, Zondervan dan Thomas Nelson, yang memegang 38 persen pasar Alkitab Amerika, menurut Schoenwald.
AS dan China telah mengenakan tarif untuk barang-barang satu sama lain senilai ratusan miliar dolar. Termutakhir, Trump mengancam mengenakan bea tambahan impor impor China senilai USD 300 miliar setelah negosiasi perdamaiannya pada Mei 2019 berakhir buntu.
Bulan lalu, sekitar 600 pengecer, petani, dan produsen Amerika, termasuk Walmart dan Levi Strauss, menandatangani surat yang mendesak Trump untuk menyudahi perang dagang dengan China.
Tag
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia dan Perang Dagang AS - China Turun, Ini Kata Sri Mulyani
-
Akhiri Perang Dagang, AS Jual Beras ke China untuk Pertama Kalinya
-
Menteri Susi: Perang Dagang AS - China Harus Menguntungkan Indonesia
-
Perundingan Trump-Xi Jinping Lancar, Perang Dagang AS-China Berakhir?
-
Trump Tak Kunjung Melunak, Sri Mulyani: Perang Dagang Belum Ada Kesepakatan
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan