Suara.com - Perang dagang yang sedang berlangsung antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dapat menyebabkan warga dunia, terutama umat Katolik dan Kristen, kekurangan Alkitab.
CNN Business yang dikutip Anadolu Agency, Rabu (11/7/2019), melaporkan mayoritas penerbit AS yang menjual Alkitab harus memproduksinya di China.
Sebab, ukuran Alkitab yang terbilang besar membutuhkan mesin cetak khusus dan belum dikembangkan di negeri Pakde Sam.
Selain itu, jumlah kata dalam Alkitab rata-rata 800.000 kata, dan teks suci itu membutuhkan dicetak padahalaman yang sangat tipis.
HarperCollins Christian Publishing, penerbit Alkitab terkemuka di AS, mengatakan tiga perempat jumlah produksi Injil dilakukan di Cina, menurut CNN.
Sementara pengenaan tarif 25 persen pada setiap barang asal China dalam situasi perang dagang akan "Secara serius dan tidak proporsional merusak bisnis kami dan pelanggan kami," kata HarperCollins kepada penyiar berita.
CEO perusahaan penerbitan Mark Schoenwald, telah mengirim surat kepada perwakilan perdagangan utama Trump, Robert Lighthizer, untuk membahas hal tersebut.
Ia mengatakan, pengenaan tarif tinggi sebagai konsekuensi perdang dagang AS – China potensial akan mengarah pada pajak Alkitab untuk individu dan lembaga keagamaan.
“Karenanya kami telah meminta agar impor Alkitab dan barang-barang terkait keagamaan dikecualikan dari tarif tersebut,” tuturnya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia dan Perang Dagang AS - China Turun, Ini Kata Sri Mulyani
HarperCollins memiliki dua penerbit Alkitab terbesar di AS, Zondervan dan Thomas Nelson, yang memegang 38 persen pasar Alkitab Amerika, menurut Schoenwald.
AS dan China telah mengenakan tarif untuk barang-barang satu sama lain senilai ratusan miliar dolar. Termutakhir, Trump mengancam mengenakan bea tambahan impor impor China senilai USD 300 miliar setelah negosiasi perdamaiannya pada Mei 2019 berakhir buntu.
Bulan lalu, sekitar 600 pengecer, petani, dan produsen Amerika, termasuk Walmart dan Levi Strauss, menandatangani surat yang mendesak Trump untuk menyudahi perang dagang dengan China.
Tag
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia dan Perang Dagang AS - China Turun, Ini Kata Sri Mulyani
-
Akhiri Perang Dagang, AS Jual Beras ke China untuk Pertama Kalinya
-
Menteri Susi: Perang Dagang AS - China Harus Menguntungkan Indonesia
-
Perundingan Trump-Xi Jinping Lancar, Perang Dagang AS-China Berakhir?
-
Trump Tak Kunjung Melunak, Sri Mulyani: Perang Dagang Belum Ada Kesepakatan
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa
-
DPR Desak BRIN Ubah Pendekatan Penanganan Bencana: Fokus Riset, Mitigasi, dan Pendidikan
-
Bawa Kasus ke Jakarta, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Penembakan 5 Petani di Pino Raya
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang
-
Eksekusi Brutal Dua Matel di Kalibata: Bagaimana Semua Jejak Lenyap?
-
Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Masuk Akal, DPR Justru Ganggu Check and Balances
-
3 Santriwati Hanyut Sungai Lusi Ditemukan Meninggal, Total Korban Jiwa Menjadi Lima
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR