Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik masukan dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk mengkaji ulang perjanjiankerjasama pemberian akses data kependudukan dengan 1.227 lembaga pengguna. Tetapi, Zudan menyebutkan kalau pihaknya sangat selektif dalam memberikan akses data.
Zudan menerangkan kalau tidak semua data kependudukan diberikan begitu saja ke perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihaknya. Dalam kerjasama itulah kedua belah pihak sangat detil menentukan mana data yang bisa diakses mana yang tidak.
"Tidak semua data kependudukan diberikan. Sangat selektif. Karena diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. Diatur rigid dan detil," kata Zudan kepada Suara.com, Selasa (23/7/2019).
Lagipula, Dukcapil terus melakukan pembenahan diri terkait dengan kerjasama pemberian akses data dengan ribuan lembaga pengguna. Zudan meyakini kalau Dukcapil akan selalu mengikuti aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 61 tahun 2015.
"Kita menyempurnakan terus menerus sistem kerjasama pemanfaatan data, sesuai mandat di UU Administrasi Kependudukan," tandasnya.
ELSAM meminta kepada Dukcapil Kemendagri meninjau ulang soal kerjasama pemberian akses data ke ribuan lembaga pengguna karena banyak kekhawatiran dari pemberian akses tersebut meskipun telah diatur dalam undang-undang.
Berita Terkait
-
ELSAM Minta Kemendagri Kaji Ulang Pemberian Akses Data ke Lembaga Lain
-
Teken Mou dengan Astra Group, Mendagri Jamin Data Warga Aman
-
Kemendagri Juga Berikan Akses Data Pribadi ke Perusahaan Asuransi dan Bank
-
Alasan Kemendagri Kasih Data Kependudukan ke Perusahaan Pembiayaan
-
Kasih Data WNI ke Swasta, Ombudsman: Apa Sanksinya Kalau Disalahgunakan?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group