Suara.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK Jilid V, Yenti Ganarsih, mengatakan pihaknya belum dapat memutuskan terkait usulan soal kasus Novel Baswedan dibahas pada proses seleksi Capim KPK yang saat ini tengah berjalan. Usulan tersebut sebelumnya diajukan sejumlah pegiat yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Yenti menuturkan, kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel lebih baik ditanyakan kepada Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri. Ia menyebut tidak semua kasus ditanyakan ke dalam tes.
"Menurut saya itu bukan masalah apa yang harus diketahui (capim) KPK kan. Bukannya itu (kasus Novel) ke tim TGPF pertanyaannya, ke sana dong (kalau mau tanya) masalah itu ke sana," kata Yenti di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).
Meski demikian, Yenti tidak mempersoalkan terkait usulan tersebut. Ia dan anggota pansel capim KPK yang lan akan lebih dulu mempertimbangkan materi dalam tahapan uji para peserta.
"Tapi enggak apa-apa lah masukan-masukan disampaikan, nanti kami pertimbangkan. Kami akhirnya yang memtuskan juga. Masukan boleh tapi tidak boleh mendikte," ujar Yenti.
Selain itu, ia memastikan apapun masukan dari masyarakat kepada Pansel KPK akan dipertimbangkan. Yenti menyebut tahapan uji materi terhadap capim KPK pun juga harus melihat dalam aturan undang-undang dan hukum yang berlaku.
"Jadi oke kami menerima masukan, menyampaikan boleh, semoga tidak mendikte dan juga jangan pandang seolah-olah awam soal pansel," tutup Yenti.
Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil, termasuk ICW mengusulkan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan juga dibahas dalam proses seleksi calon pimpinan KPK.
Hal itu untuk melihat komitmen capim KPK dalam melindungi pegawai yang mendapat ancaman dalam bertugas.
Baca Juga: Tiga Alasan Amnesty International Bawa Kasus Novel Baswedan ke Kongres AS
"Kita sepakat dengan isu bahwa Novel harus jadi salah satu isu dalam proses seleksi capim KPK. Kenapa, ketika isu Novel bisa dikonfirmasi kepada seluruh pendaftar capim KPK, maka kita bisa melihat bagaimana komitmennya ketika terpilih nanti untuk melindungi dari setiap pegawai KPK, termasuk Novel," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019).
Berita Terkait
-
Ketua Pansel Ingin Perempuan Kembali Pimpinan KPK
-
Keppres Pansel KPK Sulit Diakses, Mensesneg: Saya Cek, Itu Sederhana Isinya
-
Koalisi Antikorupsi Minta Pansel KPK Buat Soal Studi Kasus Novel Baswedan
-
Ketua Pansel Capim KPK Sebut Calon Tak Wajib Lapor LHKPN
-
Mantan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar Optimis Lulus Psikotes Capim KPK
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba