Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan diskiminasi Dokter Romi Syofpa Ismael dalam penerimaan calon pengawai negeri sipil atau CPNS bisa menjadi pintu masuk revisi sistem rekrutmen CPNS.
Dokter Romi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri untuk mengadukan penganuliran kelulusan seleksi CPNS-nya, Akmal berjanji akan terus berupaya membenahi prosedural rekrutmen CPNS secara lebih baik, termasuk berkaca dari kasus yang menimpa Dokter Romi.
"Ini mungkin hanya salah satu dari sekian persoalan yang terjadi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Mengenai evaluasi sistem perekrutan CPNS di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang merugikan Dokter Romi, ia mengatakan pasti akan menjadi evaluasi ke depan.
"Persoalan yang sudah, ya sudahlah. Kita anggap sebagai perbaikan untuk ke depan. Pastinya, setelah ini, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk mengevaluasi," katanya lagi.
Hanya saja, Akmal meminta Bupati Solok Selatan jangan terus-menerus disalahkan karena yang terpenting adalah adanya solusi dipenuhinya kembali hak-hak Dokter Romi.
"Bupati, walaupun ada kesalahan, janganlah disalah-salahkan. Beliau juga sebuah sistem di sana. Ada sub-subsistem yang barangkali masih belum bagus jalannya," katanya pula.
Sejauh ini, Akmal mengaku belum perlu membentuk tim khusus untuk mengevaluasi perekrutan CPNS, melainkan cukup ditangani tim dari otonomi daerah.
"Ke depan, kita katakan ini menjadi pintu masuk bersama, membenahi sistem rekrutmen secara lebih berkeadilan," katanya.
Baca Juga: Diskriminasi Dokter Romi, Kemendagri: Ada Masalah di Sistem Rekrutmen CPNS
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung Kemendagri yang masih mampu memberikan pengawasan dan teguran kepada pemerintah daerah meski sudah era otonomi daerah.
"Kemendagri sudah membuka ruang komunikasi cukup baik. Ada langkah progresif. Bahwa tidak mudah, iya. Namun, kemarin langsung Menpan RB dan Mendagri bertemu," katanya pula.
Dokter Romi bersama sang suami, didampingi politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi Kemendagri untuk bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo dan mengadukan nasibnya.
Sebelumnya, Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan karena usai melahirkan pada 2016 dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.
Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan Nomor: 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua orang peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan, dibatalkan hasil seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Diskriminasi Dokter Romi, Kemendagri: Ada Masalah di Sistem Rekrutmen CPNS
-
Diskriminasi CPNS, Dokter Romi Mengadu ke Kemendagri
-
Anulir Status ASN Dokter Romi, Menpan RB Warning Pemkab Solok Selatan
-
Mendagri Minta Dokter Romi Diterima Jadi ASN Solok Selatan
-
Dibuka! 100 Ribu Lowongan CPNS dan 75 Ribu PPPK Tahun 2019 Ini
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat
-
HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri
-
Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi
-
Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya
-
Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing
-
Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin
-
30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
-
Main Mata Impor Barang KW, Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Akhirnya Diseret ke Persidangan Hari Ini