Suara.com - Ketua Diaspora Indonesia Dino Pati Djalal menginginkan dibentuknya Badan Nasional Diaspora Indonesia. Hal ini dikatakan Dino di acara Kongres Diaspora Indonesia ke 5 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
"Dibentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia," ujar Dino dalam sambutannya.
Menurut dia, dibentuknya Badan Diaspora Indonesia bertujuan untuk menaungi para Diaspora Indonesia yang memiliki keahlian-keahlian, sebab saat ini belum ada lembaga tersebut.
Kata Dino, memang sudah ada Kementerian Luar Negeri yang mengurus Diaspora. Namun, Kemenlu tidak menaungi keahlian-keahlian yang dimiliki para Diaspora Indonesia.
"Saat ini kita banyak mendengar Diaspora pulang, banyak yang pulang, tapi kantor mana yang harus dikunjungi. Siapa yang harus kita melapor. Lalu kalau ada keahlian harus lapor ke siapa? prosesnya seperti apa. Di Kementerian Luar Negeri sudah ada staf ahli yang mengurus Diaspora, tapi tiga orang (Staf) nggak bisa mengurus 6 juta orang. Tiga orang ngurus 1.000 orang saja sudah susah. apalagi 6 juta orang," kata dia.
Karenanya, Dino mengusulkan agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BNP2TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga, jika ada Badan Diaspora Indonesia, bisa mencatat para Diaspora yang memiliki keahlian.
"Usulan kita Badan Nasional TKI direvisi menjadi Badan Nasional TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga kalau nanti ada talent yang masuk mereka semua ada yang mengurus, ada nomor telepon dan ada kantornya," ucap Dino.
Lebih lanjut ia mengatakan, Badan Diaspora Indonesia tersebut sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin membentuk lembaga manajemen talenta.
"Sekarang pemerintah mau membentuk unit talenta. Nah unit itu bisa masuk di sini, di Badan Nasional (Diaspora) ini. Karena pemilik talenta itu 1.000, 2.000 orang. Jadi intinya harus ada teknis untuk mengurus Diaspora," katanya lagi.
Baca Juga: Kongres Diaspora Indonesia ke-5 Bakal Digelar di Jakarta, Ini Agendanya
Dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Berita Terkait
-
Selama 5 Tahun, Ini Prestasi Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI
-
Keinginan Berwirausaha Pekerja Migran Indonesia di Korea Tinggi
-
BNP2TKI dan BI Dorong Pekerja Migran Manfaatkan Layanan Remitansi Nontunai
-
BNP2TKI : 7.935 PMI Telah Ikut Program Komunitas Keluarga Buruh Migran
-
Hilang Kontak Selama 21 Tahun, BNP2TKI Berhasil Pulangkan Turini
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil