Suara.com - Ketua Diaspora Indonesia Dino Pati Djalal menginginkan dibentuknya Badan Nasional Diaspora Indonesia. Hal ini dikatakan Dino di acara Kongres Diaspora Indonesia ke 5 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
"Dibentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia," ujar Dino dalam sambutannya.
Menurut dia, dibentuknya Badan Diaspora Indonesia bertujuan untuk menaungi para Diaspora Indonesia yang memiliki keahlian-keahlian, sebab saat ini belum ada lembaga tersebut.
Kata Dino, memang sudah ada Kementerian Luar Negeri yang mengurus Diaspora. Namun, Kemenlu tidak menaungi keahlian-keahlian yang dimiliki para Diaspora Indonesia.
"Saat ini kita banyak mendengar Diaspora pulang, banyak yang pulang, tapi kantor mana yang harus dikunjungi. Siapa yang harus kita melapor. Lalu kalau ada keahlian harus lapor ke siapa? prosesnya seperti apa. Di Kementerian Luar Negeri sudah ada staf ahli yang mengurus Diaspora, tapi tiga orang (Staf) nggak bisa mengurus 6 juta orang. Tiga orang ngurus 1.000 orang saja sudah susah. apalagi 6 juta orang," kata dia.
Karenanya, Dino mengusulkan agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BNP2TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga, jika ada Badan Diaspora Indonesia, bisa mencatat para Diaspora yang memiliki keahlian.
"Usulan kita Badan Nasional TKI direvisi menjadi Badan Nasional TKI dan Diaspora Indonesia. Sehingga kalau nanti ada talent yang masuk mereka semua ada yang mengurus, ada nomor telepon dan ada kantornya," ucap Dino.
Lebih lanjut ia mengatakan, Badan Diaspora Indonesia tersebut sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin membentuk lembaga manajemen talenta.
"Sekarang pemerintah mau membentuk unit talenta. Nah unit itu bisa masuk di sini, di Badan Nasional (Diaspora) ini. Karena pemilik talenta itu 1.000, 2.000 orang. Jadi intinya harus ada teknis untuk mengurus Diaspora," katanya lagi.
Baca Juga: Kongres Diaspora Indonesia ke-5 Bakal Digelar di Jakarta, Ini Agendanya
Dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Berita Terkait
-
Selama 5 Tahun, Ini Prestasi Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI
-
Keinginan Berwirausaha Pekerja Migran Indonesia di Korea Tinggi
-
BNP2TKI dan BI Dorong Pekerja Migran Manfaatkan Layanan Remitansi Nontunai
-
BNP2TKI : 7.935 PMI Telah Ikut Program Komunitas Keluarga Buruh Migran
-
Hilang Kontak Selama 21 Tahun, BNP2TKI Berhasil Pulangkan Turini
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan