Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut positif rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
Menurutnya jika partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu benar akan merapat, dapat memperkuat koalisi.
"Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Meski demikian, Airlangga menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara ketum parpol pendukung Jokowi terkait rencana Demokrat gabung.
"Belum, kalau mereka bikin statement kan, haknya mereka," kata dia.
Airlangga menyebut jika nantinya Demokrat gabung belum tentu mendapatkan jatah menteri di kabinet. Demokrat kata dia, bisa merapat dengan koalisi pemerintah di parlemen.
"Kalau di parpol kan, kursinya di parlemen. Jadi tentu akan bisa memperkuat koalisi di parlemen. Kan tentu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen, apakah itu terkait perundang-undangan, apakah terkait fungsi anggaran," katanya.
"Apa juga dengan pengawasan. dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," Airlangga menambahkan.
Partai pendukung Jokowi-Maruf, kata Airlangga, pasti akan mendengarkan pernyataan dan alasan Demokrat tertarik gabung ke pemerintahan. Diketahui, pada pemerintahan Jokowi di periode pertaman, Demokrat memutuskan untuk menjadi parpo oposisi atau di luar pemerintahan.
Baca Juga: Jokowi Minta Indonesia Tidak Ikut Dubai Expo Jika Pilih Lokasi Dekat Toilet
"Ya, tentu akan kita dengar saja kalau mereka menyampaikan rencana untuk bergabung dengan pemerintah," katanya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui sebagian besar kader partainya ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun partai belum mengambil keputusan secara resmi.
Syarief mengatakan Demokrat baru akan menentukan sikap politik melalui rapat majelis tinggi partai.
Berita Terkait
-
Bantah Incar Jatah Menteri, Demokrat: Jangan Disamakan dengan Partai Lain
-
Ferdinand: Polusi Udara Jakarta Tak Bisa Diatasi dengan Syair Pujangga
-
Partai Demokrat Mau Gabung Koalisi Jokowi, Politisi PKPI Singgung SBY
-
Demokrat Ingin Perkuat Rezim Jokowi, Ferdinand: Tapi Kami Sadar Diri
-
SBY Masih Berkabung, Demokrat Belum Tentukan Sikap Politik
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN