Suara.com - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir DPRD DKI Jakarta yang berencana memberikan pin dari emas untuk setiap anggota dewan periode 2019-2024.
Ferdinand berharap dengan pemberian emas 22 karat yang menghabiskan total Rp 1,3 miliar tersebut dapat menyelesaikan segala persoalan Jakarta secara seketika. Hal itu ia katakan melalui akun Twitter @FerdinanndHaean2.
"Bermamfaat sekali anggaran ini untuk rakyat. Semoga dengan PIN emas itu, Jakarta tiba-tiba tidak polusi lagi, tidak macet lagi dan tidak banjir lagi," cuit Ferdinand di Twitter seperti dikutip Suara.com, Rabu (21/8/2019).
Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta saat ini juga tak luput dati sindiran Ferdinand terkait anggaran pin emas senilai Rp 1,3 miliar itu.
"Terlebih satu hal, gubernur makin rajin bekerja bikin anggaran untuk yang penting-penting seperti ini. Ini sangat penting lho!" katanya.
Diketahui, DPRD DKI bakal mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019 – 2024. Nilai anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris DPRD Muhammad Yuliadi mengatakan, setiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu 12 gram.
"Masing-masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Setiap pin itu nantinya dipasangkan ke pakaian anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD periode mendatang diketahui sebanyak 106 orang.
Baca Juga: Tolak Pakai Pin Emas DPRD 22 Karat, Gerindra DKI: PSI Mau Pakai Kayu?
Kalau dikalkulasikan, Rp 1,3 miliar itu bakal digelontorkan untuk membuat 212 pin emas. Yuliadi menganggap pengadaan pin ini sudah sesuai aturan.
"Kan telah ditetapkan dalam Permendagri. Setiap anggota dewan memporoleh pin sebagaimana tersebut," katanya.
Berita Terkait
-
Tolak Pakai Pin Emas DPRD 22 Karat, Gerindra DKI: PSI Mau Pakai Kayu?
-
Tolak Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Pin DPRD, PSI Pilih Beli di Online Shop
-
PSI Tolak Pengadaan Pin Rp 1,3 Miliar DPRD DKI: Bentuk Penghinaan ke Publik
-
Anggota DPRD Jakarta Bakal Dikasih 2 Pin Emas, Habiskan Dana Rp 1,3 Miliar
-
Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 Jakarta Akan Dilantik 26 Agustus
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?