Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menyindir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang protes dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Teddy Gusnaidi lewat cuitan yang diunggah akun Twitter @TeddyGusnaidi.
Penulis buku Seandainya Saya Presiden tersebut menyebut bahwa ASN tidak layak mengajukan protes karena mereka bekerja untuk pemerintah.
Meski begitu, protes tersebut dimaklumi bila mempertimbangkan keluarga.
Tapi kalau tidak sependapat dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), para ASN harus ingat dengan komitmen mereka saat dilantik.
Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang, ASN wajib patuh dengan aturan pemerintah dan siap ditugaskan dimanapun.
"Kalau ada ASN yang merasa berat pindah ke Kaltim karena ada alasan keluarga, itu wajar. Tapi kalau keberatan karena tidak suka dengan kebijakan Jokowi, baca lagi kewajiban ASN di UU ASN, yaitu patuh pada pemerintah yang sah dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI," cuit @TeddyGusnaidi, Senin (26/8/2019).
Cuitan Teddy Gusnaidi sontak memancing reaksi warganet. Tak sedikit dari mereka yang memberikan balasan satire seperti ini.
"Masak kalah sama karyawan swasta. 'Bersedia ditempatkan dimanapun'. Kalau menolak tinggal resign dan shake hand, gitu aja kok repot," tulis @brongto.
Baca Juga: Presiden Umumkan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim
"Kalau menurut aku mending pensiun dini aja. Biar diganti dengan yang baru-baru toh masih banyak pengangguran di negara kita," kata @Ricky32098017.
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru.
"Saya ingin menyampaikan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan kepada para Anggota DPR-RI.
"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Singgung Era SBY-Jokowi, Purbaya: Mesin Ekonomi Kita Pincang 20 Tahun Terakhir
-
Jokowi Dinobatkan sebagai Sesepuh oleh 9 Raja Timor
-
Sebut Jokowi Master yang Merusak, Anthony Budiawan: Dia 'Beli' Orang untuk Mendukungnya
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat, Gugat Pencekalan di Kasus Dugaan Ijazah Jokowi
-
Bukan Pidana, Eks Hakim Agung Beberkan Alasan Mengapa Kasus Ijazah Jokowi Harus Diuji di PTUN
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan
-
Jadwal Padat Piala Presiden 2026 Diprotes Klub, Panpel Klaim Sudah Direstui AFC