Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut pemindahan status ibu kota tidak mempengaruhi kemacetan di Jakarta. Menurutnya dengan kondisi sekarang, Jakarta masih akan mengalami kemacetan meskipun sudah tidak menjadi ibu kota.
Anies menyebut pemindahan ibu kota tidak mengurangi jumlah kendaraan di jalan secara signifikan. Menurutnya jumlah transportasi paling banyak berasal dari transportasi rumah tangga yang melakukan kegiatan bisnis dan transportasi rumah tangga seperti kendaraan pribadi.
"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Pasalnya, meskipun ibu kota dipindah, peran Jakarta yang hilang adalah sebagai pusat pemerintahan. Sementara kegiatan bisnis masih berpusat di Jakarta. Kegiatan pemerintahan disebut Anies hanya memberikan dampak kecil pada kemacetan di Jakarta.
"Bisnis tetap di Jakarta, keluarga tetap di jakarta pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata Anies.
Karena itu, ia menganggap solusinya adalah dengan menggalakan pengadaan transportasi umum yang memadai. Ia menginginkan kegiatan rumah tangga dan bisnis menggunakan transportasi umum.
"Kita harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utaradan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.
Baca Juga: Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru, Gerindra: Apa pun Beliau Siap Berikan
Tag
Berita Terkait
-
Sudah Diatur UU, MenPAN-RB Minta ASN Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru
-
Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim, Anies Akan Ubah Gedung Kosong Jadi Taman
-
KPK Akan Pindah ke Ibu Kota Negara Baru di Penajam Paser Utara
-
Bukan Gubernur, Ini Sosok Pemimpin Ibu Kota Negara Baru di Kaltim
-
Ibu Kota Pindah, Survei: 39,8 Persen Tidak Setuju
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah Kantongi! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah