Suara.com - Soal Referendum Papua Barat, Menlu Pastikan Pemerintah Papua Nugini Dukungan Kedaulatan NKRI
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait adanya dukungan referendum terhadap Papua Barat.
Retno memastikan, pemerintah Papua Nugini mendukung Papua Barat berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sudah (komunikasi), posisi pemerintah Papua Nugini enggak berubah, dalam arti dia mendukung kedaulatan NKRI," kata Retno saat ditemui di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (11/9/2019).
Retno mengatakan, dukungan terhadap Papua Barat berada di bawah kekuasaan NKRI itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini. Bukan hanya itu, bahkan kata Retno, Menteri Luar Negeri Papua Nugini juga menyatakan hal yang sama.
"Dan itu disampaikan oleh perdana menteri dan menteri luar negeri mereka," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan orang Papua Nugini berbaris melalui Port Moresby untuk mengecam sikap rasis terhadap warga Papua di sejumlah daerah Indonesia, serta mendukung kebebasan Papua Barat, Selasa (10/9) kemarin.
Protes ini dipimpin langsung oleh dua gubernur Papua Nugini, yakni Gubernur Provinsi Oro Garry Jufa, dan Gubernur Port Moresby Powes Parkop.
Seperti diberitakan laman daring Radio New Zealand, aksi tersebut diorganisasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat.
Baca Juga: Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
”Mereka menggelar demonstrasi solidaritas sesama bangsa Melanesia,” tulis Radio New Zealand.
Demonstran berbaris sembari mengutuk kasus-kasus rasis terhadap orang-orang Papua di kota-kota Indonesia yang memicu gelombang mobilisasi massa melintasi perbatasan dua negara.
Mereka juga menyerukan agar bangsa Papua Barat diberikan referendum kemerdekaan.
Radio New Zealand memperkirakan, lebih dari dua ribu orang ikut serta dalam rapat umum hari ini di Port Moresby.
Setidaknya, seperti dilaporkan Radio New Zealand, 10 orang tewas dan puluhan ditangkap di tengah represifitas pasukan keamanan Indonesia di dua provinsi Papua.
Berita Terkait
-
Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
-
Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua
-
Menteri Retno soal Seruan Referendum Papua: Red Line Bagi Kita Semua
-
Besok, Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan Menlu terkait Papua
-
Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Referendum di Papua
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!