Suara.com - Soal Referendum Papua Barat, Menlu Pastikan Pemerintah Papua Nugini Dukungan Kedaulatan NKRI
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait adanya dukungan referendum terhadap Papua Barat.
Retno memastikan, pemerintah Papua Nugini mendukung Papua Barat berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sudah (komunikasi), posisi pemerintah Papua Nugini enggak berubah, dalam arti dia mendukung kedaulatan NKRI," kata Retno saat ditemui di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (11/9/2019).
Retno mengatakan, dukungan terhadap Papua Barat berada di bawah kekuasaan NKRI itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini. Bukan hanya itu, bahkan kata Retno, Menteri Luar Negeri Papua Nugini juga menyatakan hal yang sama.
"Dan itu disampaikan oleh perdana menteri dan menteri luar negeri mereka," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan orang Papua Nugini berbaris melalui Port Moresby untuk mengecam sikap rasis terhadap warga Papua di sejumlah daerah Indonesia, serta mendukung kebebasan Papua Barat, Selasa (10/9) kemarin.
Protes ini dipimpin langsung oleh dua gubernur Papua Nugini, yakni Gubernur Provinsi Oro Garry Jufa, dan Gubernur Port Moresby Powes Parkop.
Seperti diberitakan laman daring Radio New Zealand, aksi tersebut diorganisasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat.
Baca Juga: Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
”Mereka menggelar demonstrasi solidaritas sesama bangsa Melanesia,” tulis Radio New Zealand.
Demonstran berbaris sembari mengutuk kasus-kasus rasis terhadap orang-orang Papua di kota-kota Indonesia yang memicu gelombang mobilisasi massa melintasi perbatasan dua negara.
Mereka juga menyerukan agar bangsa Papua Barat diberikan referendum kemerdekaan.
Radio New Zealand memperkirakan, lebih dari dua ribu orang ikut serta dalam rapat umum hari ini di Port Moresby.
Setidaknya, seperti dilaporkan Radio New Zealand, 10 orang tewas dan puluhan ditangkap di tengah represifitas pasukan keamanan Indonesia di dua provinsi Papua.
Berita Terkait
-
Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
-
Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua
-
Menteri Retno soal Seruan Referendum Papua: Red Line Bagi Kita Semua
-
Besok, Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan Menlu terkait Papua
-
Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Referendum di Papua
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?