Suara.com - Soal Referendum Papua Barat, Menlu Pastikan Pemerintah Papua Nugini Dukungan Kedaulatan NKRI
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini terkait adanya dukungan referendum terhadap Papua Barat.
Retno memastikan, pemerintah Papua Nugini mendukung Papua Barat berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sudah (komunikasi), posisi pemerintah Papua Nugini enggak berubah, dalam arti dia mendukung kedaulatan NKRI," kata Retno saat ditemui di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (11/9/2019).
Retno mengatakan, dukungan terhadap Papua Barat berada di bawah kekuasaan NKRI itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini. Bukan hanya itu, bahkan kata Retno, Menteri Luar Negeri Papua Nugini juga menyatakan hal yang sama.
"Dan itu disampaikan oleh perdana menteri dan menteri luar negeri mereka," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan orang Papua Nugini berbaris melalui Port Moresby untuk mengecam sikap rasis terhadap warga Papua di sejumlah daerah Indonesia, serta mendukung kebebasan Papua Barat, Selasa (10/9) kemarin.
Protes ini dipimpin langsung oleh dua gubernur Papua Nugini, yakni Gubernur Provinsi Oro Garry Jufa, dan Gubernur Port Moresby Powes Parkop.
Seperti diberitakan laman daring Radio New Zealand, aksi tersebut diorganisasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil setempat.
Baca Juga: Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
”Mereka menggelar demonstrasi solidaritas sesama bangsa Melanesia,” tulis Radio New Zealand.
Demonstran berbaris sembari mengutuk kasus-kasus rasis terhadap orang-orang Papua di kota-kota Indonesia yang memicu gelombang mobilisasi massa melintasi perbatasan dua negara.
Mereka juga menyerukan agar bangsa Papua Barat diberikan referendum kemerdekaan.
Radio New Zealand memperkirakan, lebih dari dua ribu orang ikut serta dalam rapat umum hari ini di Port Moresby.
Setidaknya, seperti dilaporkan Radio New Zealand, 10 orang tewas dan puluhan ditangkap di tengah represifitas pasukan keamanan Indonesia di dua provinsi Papua.
Berita Terkait
-
Ribuan Warga Papua Nugini Aksi Serukan Referendum untuk Papua Barat
-
Pengamat: Benny Wenda Diplomasi ke PBB untuk Kepentingan Referendum Papua
-
Menteri Retno soal Seruan Referendum Papua: Red Line Bagi Kita Semua
-
Besok, Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan Menlu terkait Papua
-
Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Referendum di Papua
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak