Suara.com - Dalam beberapa hari terakhir hingga sepanjang Jumat (13/9/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui begitu banyak peristiwa yang sambung-menyambung, di mana pada sebagian orang kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kondisi di internal pegawai KPK sendiri saat ini?
Sebagaimana diketahui, selain menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK inisiatif DPR yang ternyata didukung Presiden Joko Widodo, para pegawai KPK bersama pegiat antikorupsi dan elemen masyarakat lainnya sejatinya juga menolak beberapa calon pimpinan KPK yang dianggap tidak berintegritas. Salah satu yang terutama ditolak itu adalah Irjen Pol Firli Bahuri, yang Jumat dini hari nyatanya di DPR justru terpilih sebagai Ketua KPK.
Lantas, bagaimana para pegawai KPK menyikapinya? Apalagi ketika kemudian beberapa peristiwa menyusul terjadi, salah satunya yakni pengunduran diri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pada Jumat pagi. Sementara belakangan, sebagaimana perkembangan pada sore hingga malam hari, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dengan didampingi Saut Situmorang, pun menyatakan mengembalikan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi.
"Secara pekerjaan rutin, pegawai tetap bekerja seperti biasa, karena memang pegawai KPK itu rata-rata orang taat azas," ungkap Penasihat Wadah Pegawai KPK atau WP KPK, Nanang Farid Syam, dalam obrolan dengan Suara.com di Gedung KPK, Jumat (13/9) siang.
"Tapi kalau situasi kebatinan, psikologis, tentu terganggu. Kenapa? Ibarat commuter line, jalan yang sudah dibangun lurus, kemudian keretanya sudah bagus, (itu sekarang) listriknya mau dimatikan ini. Jadi, bagaimana orang-orang di dalamnya bisa nyaman dan menikmati perjalanan, kalau listriknya malah mau dimatikan?" sambungnya.
"Walaupun memang, proses yang terjadi di Pansel (Capim KPK) sejak awal, itu sudah kita duga, dengan (hasilnya adalah) keputusan DPR tadi malam. Sudah kita dugalah hasilnya akan seperti apa. Tapi tentu, pegawai KPK dengan semangat yang sama akan tetap berkiprah, (dengan keyakinan) bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu risikonya ya seperti kejadian akhir-akhir ini," kata sosok yang termasuk angkatan pertama pegawai KPK itu.
Di bagian lain, Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, dalam perbincangan yang sama juga menyatakan bahwa memang beberapa kejadian terakhir terasa memprihatikan, selain juga cukup mengejutkan bagi para pegawai KPK. Adapun yang terutama dirasa mengejutkan menurutnya adalah saat mengetahui pengunduran diri Saut Situmorang (melalui email).
"Jadi memang hari ini pegawai KPK dikejutkan dengan pengunduran diri Pak Saut Situmorang, salah satu Waki Ketua yang dikenal dekat denan pegawai, juga konsisten dalam perjuangan, baik dalam memberantas korupsi maupun menegakkan nilai-nilai integritas di KPK," turut Yudi, siang tadi.
"Namun ada beberapa pesan yang disampaikan kepada kami, bahwa kami harus tetap konsisten berjuang, bahwa siapa pun yang masuk KPK kami harus menjaganya (dari langkah-langkah yang merusak KPK)," tambahnya.
"Kami hari ini masih melakukan konsolidasi, apa yang terbaik untuk menyelamatkan lembaga ini, karena memang ada dua serangan terhadap KPK, yaitu mulai dari capim, dan yang kedua revisi UU KPK, Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus bersikap," ungkap Yudi mengenai langkah mereka selanjutnya.
"Karena, ya revisi UU KPK itu tidak ada isinya yang tidak melemahkan KPK. Jadi kalau ada narasi-narasi yang (mengatakan) bahwa itu memperkuat KPK, itu hanya narasi yang dibuat-buat. Karena memang tidak ada yang urgen (pada) UU KPK (sehingga harus) dilakukan revisi... Kita tetap menyuarakan menolak revisi UU KPK, ya, walaupun Presiden (sudah menyatakan) setuju," sambungnya.
"Sekarang harapan kita (adalah) rakyat, supaya dukungan semakin luas. Supaya bisa menekan DPR dan menekan Presiden, supaya tidak merevisi UU KPK, setidaknya untuk cooling down dulu. Itu saja," tegas sosok yang dipercaya menjadi Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut.
Berita Terkait
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
KPK Bongkar Modus 4 Pegawai Gadungan yang Peras Ahmad Sahroni, Ternyata Bukan yang Pertama Kali!
-
Diperas Rp 300 Juta oleh 4 Pegawai KPK Gadungan, Ahmad Sahroni Tegaskan Tak Ada Ancaman
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat