Suara.com - Sawit Watch, lembaga swadaya yang fokus pada perlindungan petani kecil dan masyarakat adat, menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyebut kebakaran hutan dan lahan tidak separah yang diberitakan.
Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, masyarakat harus tidak memercayai pernyataan Wiranto.
Ia menilai, pernyataan Wiranto menyesatkan karena faktanya, hutan di Sumatra dan Kalimantan tengah hebat terbakar.
"Jangan terjebak pernyataan-pernyataan pejabat negara. Harus lihat fakta di lapangan. Kami juga memunyai data karhutla dari tahun-tahun sebelumnya hingga kekinian. Jangan terpengaruh pernyataan pejabat negara maupun swasta (korporasi) soal karhutla,” kata Inda di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).
Menurutnya, karhutla yang terjadi tahun ini jauh lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pembakaran hutan terus menerus terjadi setiap tahun.
"Semua aktivitas masyarakat secara ekonomi terhenti. Anak bersekolah juga diliburkan dan tidak mendapatkan hak untuk belajar. Persoalan asap ini besar, menjadi masalah akut di negeri ini yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wiranto mengklaim, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di banyak daerah Indonesia tak separah yang diberitakan media massa.
Pernyataan itu diucapkan Wiranto setelah mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi karhutla di Riau, Selasa (18/9/2019) kemarin.
"Realitas yang dikabarkan dengan realitas yang ada itu sangat berbeda. Ternyata kemarin waktu kami di Riau, tidak separah yang diberitakan," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (18/9/2019).
Baca Juga: Wiranto Sebut Bencana Kabut Asap Karhutla Tak Separah yang Dikabarkan
Wiranto mengatakan, saat di Riau, banyak masyarakat yang belum menggunakan masker. Jarak pandang juga dinilainya masih dalam taraf normal, dan asap tidak menganggu daya pandang mata.
Berita Terkait
-
Wiranto Sebut Akan Ada Diklat Antara Penegak Hukum, Termasuk KPK
-
Wiranto soal SP3 KPK: Mustahil Gantung Status Hukum Orang Sampai Mati
-
Wiranto soal Dewan Pengawas KPK: Presiden Sekalipun Kekuasaannya Terbatas
-
Wiranto Sebut Bencana Kabut Asap Karhutla Tak Separah yang Dikabarkan
-
Ikut Jokowi Tinjau Karhutla Riau, Wiranto: Kami Tak Pakai Masker
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap