Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad buka suara terkait sikap Presiden Jokowi yang disebut menolak bantuan untuk mengatasi kabut asap.
Mahathir mengaku belum menanyakan hal itu kepada Presiden Jokowi. Kendati demikian, Malaysia bersedia memberikan bantuan dengan mengirim peralatan pengebom air.
Saat ditanya awak media tentang penolakan Jokowi, Mahathir Mohamad menjawab, "Saya tidak tahu".
Ia lantas meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi.
"Tanya beliau (Jokowi) mengapa tidak mau menerima bantuan dari kami. Saya belum menanyakannya," ungkap Mahathir seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Sabtu (21/9/2019).
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimatan berhembus ke Malaysia lewat angin musim barat daya hingga berdampak mencemari lingkungan.
Mahathir mengungkapkan pemerintah Malaysia telah berupaya mengatasi ancaman kabut asap dengan beragam cara seperti: berdoa meminta hujan, teknologi hujan buatan dan meminta warga untuk memakai masker.
Dia juga mempertimbangkan penggunaan pesawat tanpa awak (drone). "Kami bisa gunakan beberapa. Terutama di daerah Putrajaya yang kabut asapnya paling parah," imbuhnya.
Meski begitu, ia belum bisa memperhitungkan anggaran membuat hujan buatan untuk mengatasi kabut asap.
Baca Juga: Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang
Di lain pihak, pada Rabu (16/9/2019), Presiden Jokowi mengatakan telah melakukan segala upaya untuk mengatasi kabut asap akibat karhutla.
"Kami telah melakukan segalanya untuk memadamkan api," tulis Jokowi melalui media sosial Twitter dan Instagram.
Ia juga meninjau langsung lokasi kebakaran di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau.
Jokowi mengaku telah mengerahkan 5.600 petugas pemadam kebakaran di Provinsi Riau.
Sampai saat ini, tercatat lebih dari 10.000 petugas pemadam kebakaran termasuk polisi dan tentara yang ditugaskan untuk memadamkan api di Riau, Jambi dan Kalimantan.
Sejak Januari, dilaporkan lebih dari 42.000 hektar hutan dan perkebunan terbakar di beberapa provinsi, seperti tiga nama kota yang disebutkan sebelumnya.
Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia akan menindak tegas individu atau perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan di Tanah Air.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara
-
Skuad Terbaik Persija Pilihan Shin Tae-yong Diketahui Saat Uji Coba Kontra Chiangrai United