Suara.com - Rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR diskors atas usulan Partai Gerindra yang juga belum menentukan sikap dan terus melobi untuk mendapatkan kursi Ketua MPR.
Namun sebelum resmi diskors, usulan Gerindra tersebut sempat mendapat banyak interupsi. Mayoritas dari interupsi tersebut ialah menyepakati pemilihan ketua MPR dilakukan secara aklamasi sesuai dengan musyawarah mufakat sebelumnya.
Diketahui pada rapat musyawarah tersebut sebanyak 8 fraksi di DPR ditambah dengan unsur DPD kompak mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar sebagai ketua MPR.
Namun salah satu interupsi dari anggota MPR Fraksi PKS Bukhori mengusulkan pemilihan ketua MPR dilakukan dengan mekanisme voting.
"Kalau kita mengacu pada undang-undang dasar memilih pimpinan dilakukan secara tertutup atau langsung, termasuk dengan voting. Saya ingin mengingatkan agar tidak menciderai undang-undang dasar, saya usulkan memilih ketua MPR dilakikan dengan cara voting," kata Bukhori, Kamis (3/10/2019).
Pernyataan Bukhori itu kemudian langsung ditanggapi dengan interupsi lainnya yang mengingatkan soal hasil musyawarah mufakat. Bahkan Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring ikut mengingatkan anggotanya tersebut sekaligus usul rapat diskors 1 jam hingga pukul 21.00 WIB.
"Meluruskan teman-teman yang baru datang semangat rupanya. MPR ini tidak seperti DPR karena yang kita bicarakan konstitusi dan Pancasila, masa beda pendapat soal konstitusi," katanya.
Menanggapi berbagai interupsi tersebut, pimpinan MPR sementara Abdul Wahab pun mengambil keputusan. Ia berujar tidak perlu lama lagi dalam berbasa-basi dengan menggunakan pantun.
"Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Sidang ini saya skors sampai jam 20.50 WIB," katanya.
Baca Juga: Anggota DPR Menangis Ingat Konflik Papua, Sebut Sidang MPR Sandiwara
Keputusan Abdul itu pun kemudian disepakati oleh seluruh anggota MPR yang hadir. Berdasarkan absensi kedatangan, tercatat anggota yang hadir berjumlah 647 dari total 711.
Sebelumnya, Partai Gerindra berencana mengusulkan penundaan agenda rapar paripurna pembahasan pimpinan MPR. Usul tersebut seiring Gerindra yang masih bimbang dalam menyikapi perebutan kursi ketua MPR.
Rapat paripurna yang diagendakan mulai pukul 19.00 WIB itu diminta ditunda hingga pukul 21.00 WIB. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman.
"Mungkin kita tunda lagi sampai jam 9, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya kan, yang tadi diinformasikan A bisa saja jadi B," kata Habiburokhman kepada wartawan.
Berita Terkait
-
Nomor Dua Setelah PDIP, Andre: Gerindra Berhak dan Pantas Jadi Ketua MPR
-
Incar Kursi Ketua MPR, Gerindra: Hindari Situasi The Winner Takes It All
-
Selain PAN, Gerindra, Golkar dan PKB Juga Incar Kursi Ketua MPR
-
Kecewa Sesi Doa Dihapus di Sidang, Gerindra: MPR Tak Mengilhami Pancasila
-
Sah! MPR Periode 2019-2024 Dikawal 10 Pimpinan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029