Suara.com - Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan TNI - Polri yang sudah terjadi di Nduga sejak Desember 2018 hingga kekinian, masih membuat ribuan warga mengungsi di kabupaten tetangga seperti Wamena, Lanny Jaya dan daerah lainnya.
Dari pengungsian ini, tercatat 184 orang asli Nduga meninggal dunia. Sebanyak 41 orang di antaranya adalah anak-anak berusia sekolah.
Ketua Pemuda Gereja Baptis Papua Sepi Wanimbo mengatakan, lebih tragisnya lagi, pemerintah tampak menomorduakan para pengungsi Nduga.
“Coba bayangkan, 41 anak yang meninggal dunia di pengungsian ini adalah usia sekolah. Ini bukti Presiden Jokowi dan jajarannya abaikan nasib mereka,” ujar Sepi Wanimbo kepada Jubi.co.id, Rabu (9/10/2019).
Menurut Wanimbo, pemerintah pusat di Jakarta dan Pemprov Papua harus netral dan merata dalam penanganan pengungsi, baik memberikan bantuan bahan makanan ataupun ketersediaan rumah layak huni, seperti dilakukan terhadap pengungsi Wamena pascainsiden 23 September 2019.
“Jangan melihat dari kaca mata politik, tetapi harus melihat dari nilai kemanusiaannya. Karena nilai manusia lebih berharga dan mahal, sehingga (dalam) menangani pengungsi masyarakat Nduga dan masyarakat Jayawijaya (Wamena) harus netral,” katanya.
Ia membandingkan respons pemerintah pusat dan pemprov untuk penanganan pengungsi karena longsor di Sentani dan Wamena, terasa lebih cepat membuka mata dan telinga dibanding pengungsi masyarakat Kabupaten Nduga.
“Padahal pengungsi masyarakat Nduga sudah terbengkalai. Hidupnya tidak nyaman, selama sembilan bulan membutuhkan pertolongan dari pemerintah,” ucapnya.
Aleb Koyau, salah satu mahasiswa pada sebuah perguruan tinggai di Jayapura mengatakan, pengungsi masyarakat dari Nduga dan Wamena sama-sama mencari perlindungan dan kenyamanan.
Baca Juga: Warga Papua: Pemerintah Tak Adil Tangani antara Pengungsi Wamena dan Nduga
Dia mempertanyakan makna lima sila pada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
“Di manakah sila kedua, ketiga dan kelima yang tertulis di Pancasila? Inikah cara negara kita? Nilai-nilai Pancasila dikemanakan?,” katanya kesal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Lawan 'Pasal Karet' KUHP Baru, Delpedro Marhaen Gugat Aturan Berita Bohong dan Penghasutan ke MK
-
Diundang Bukber di Istana, Akankah Ulama dan Prabowo Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah?
-
Resmi! YouTuber Bigmo dan Resbob Tersangka Kasus Fitnah Azizah Salsha
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Birokrasi, Begini Respons Golkar
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka