Kontroversi Dirinya Diangkat Jadi Menkes, Dokter Terawan: Ya Enggak Apa-apa

Suara.com - Mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Terawan Agus Putranto resmi dilantik menjadi Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Terawan mengaku bersyukur mendapat amanah menjadi Menteri Kesehatan di masa Pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Ya bahagia lah. Saya diberikan tanggung jawab, amanah untuk bekerja," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Terawan menuturkan dirinya akan fokus sesuai visi dan misi Presiden Jokowi yakni soal pembangunan SDM.

Di bidang kesehatan, dirinya akan fokus penyelesaian masalah stunting, BPJS, maupun pelayanan preventif dan promotif.

"Prioritas, harus sesuai dengan visi bapak presiden, yaitu semua hal yang bisa mendukung memajukan SDM dan itu kalau di bidang kesehatan ya masalah stunting, BPJS, masalah pelayanan preventif dan promotif, itu yang harus dimajukan dan banyak hal yang sekiranya bisa mendukung visi SDM bisa tercapai," kata dia.

Tak hanya itu, Terawan mengaku akan terus belajar birokrasi di pemerintahan. Namun pengalamannya menjadi ketua dokter militer dunia, diharapkannya bisa berguna di pemerintahan.

"Ya kan hidup ini terus belajar. Saya memang dari sisi birokrasi, saya di sisi birokrasi militer dan kalau dari sisi organisasi internasional, saya adalah ketua dokter militer dunia dan mudah-mudahan itu bisa saya pakai untuk membantu mempercepat mengatasi persoalan secara bersama-sama, sehingga bisa mempercepat apa yang sudah dicapai menteri sebelumnya," ucap Terawan.

Ketika ditanya keberatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) soal dirinya yang menjadi Menkes, Terawan mengaku tak masalah. Menurutnya hal yang wajar jika ada yang setuju atau menolak soal jabatannya sebagai Menkes.

Baca Juga: Dokter Terawan Komentari polemik Cuci Otak Usai Jadi Menkes

Untuk diketahui, Terawan pernah dipecat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI pada 26 Februari hingga 25 Februari 2019.

Terawan dipecat karena melanggar etik serius saat menerapkan metode terapi cuci otak terhadap penderita stroke.

"Ya enggak papa, kan namanya juga sekarang jabatan politis, ada yang menerima ada yang menolak. Itu hal biasa," katanya