Suara.com - Bergabungnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kabinet Jokowi jilid 2 sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan tak pernah habis dari pembahasan. Khususnya di media sosial, ada saja unggahan atau narasi terkait keputusan dua tokoh utama di Pilpres 2019 itu.
Dikutip dari laman Turnbackhoax.id, cuitan terkait Prabowo dan Jokowi salah satunya diunggah akun Twitter bernama Kolonel JalalHusin atau @PanglimaHansip yang inti pesannya mengatakan bahwa Presiden Jokowi, memberikan setengah kekuasaannya kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Dalam unggahannya, akun tersebut menulis:
“Alhamdulillah pak Prabowo diberikan kewenangan mutlak atas pertahanan negara,membawahi bin,tni,polri…ini artinya jokowi memberikan setengah kekuasaannya kepada Prabowo ,cebong pun kelojotan ,kami tunggu gebrakan jendral tercinta @prabowo,” cuit akun Twitter Kolonel JalalHusin atau @PanglimaHansip, pada Rabu (23/10/2019).
Hingga artikel Cek Fakta ini ditulis pada Selasa (29/10/2019), cuitan Twitter di akun @PanglimaHansip itu sudah diretweet sebanyak 1.000 kali dan mendapat 4.000 lebih tanda suka.
Penjelasan
Dalam cuitannya tersebut akun @PanglimaHansip juga melampirkan berita dari media daring viva.co.id yang bertajuk “Tak Sebut Tugas Menteri Pertahanan Prabowo, Jokowi: Beliau Lebih Tahu”. Pada berita tersebut, Prabowo menyatakan siap membantu Presiden Jokowi di bidang pertahanan.
Berikut kalimat lengkapnya:
“Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta untuk membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi beliau memberi beberapa arahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan,” ujar Prabowo, Senin (21/10).
Baca Juga: Suara.com Resmi Masuk Daftar Media Internasional Cek Fakta Terverifikasi
Dengan begitu, dapat dikatakan sematan berita dari viva.co.id dan narasi cuitan akun yang dibuat oleh @PanglimaHansip tidak berhubungan.
Selain itu, masih terkait narasi cuitan akun @PanglimaHansip, berdasarkan hasil penelusuran melalui mesin pencari, diketahui pernyataan Prabowo diberikan kewenangan mutlak atas pertahanan negara adalah hal yang salah.
Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, di Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi ayat 1 dikatakan bahwa “Kementerian Pertahanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”.
Kemudian terkait cuitan @PanglimaHansip yang mengatakan Menteri Pertahanan atau Prabowo membawahi BIN, TNI dan Polri, itu juga adalah hal yang keliru.
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dikatakan:
Pasal 3(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
Berita Terkait
-
Bertemu Jokowi, Pengungsi Gempa Ambon Minta Bantuan Terpal Baru
-
Suara.com Resmi Masuk Daftar Media Internasional Cek Fakta Terverifikasi
-
Resmikan Jembatan Youtefa, Jokowi: Papua Harus Maju Seperti Daerah Lain
-
Gerindra: Pendukung Prabowo yang Kecewa Bakal Berubah 3 Bulan ke Depan
-
KPK Sebut Menteri Kabinet Indonesia Maju Belum Ada yang Serahkan LHKPN
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Menteri PPPA Desak Pecat Anggota Brimob Penganiaya Anak hingga Tewas di Tual
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji