Suara.com - Pengamat transportasi publik, Azas Tigor Nainggolan menilai jalur sepeda di DKI Jakarta belum ramah terhadap para pengguna. Dia mengkritik proyek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
Situasi itu terjadi akibat jalur sepeda yang digarap sejak 20 September 2019 ini masih terputus di beberapa perlintasannya dan belum steril dari kendaraan bermotor. Keberadaan persimpangan jalan, pertokoan dan perkantoran, kata dia, kerap membuat laju pesepeda bersinggungan dengan motor, mobil, hingga pejalan kaki.
"Harus ada aturannya yang jelas dan tegas, sehingga dibuat rambu. Sekarang masih banyak motor yang masuk jalur sepeda, bahkan jadi tempat parkir mobil dan motor," katanya di Jakarta, Selasa.
"Pemprov DKI harus buat jaringan jalur sepeda jangan sampai terputus, karena ini kaitan dengan faktor keamanannya," tambah Tigor.
Pemprov DKI juga dinilai belum optimal membangun kesepahaman dengan sejumlah perusahaan transportasi publik dalam mengintegrasikan sepeda.
"Belum semua transportasi publik di Jakarta menyediakan gerbong khusus sepeda. Kereta misalnya, memang boleh bawa (sepeda), tapi dimensinya dibatasi hanya sepeda lipat, lalu bagaimana dengan sepeda yang tidak bisa dilipat," katanya.
Bus di Jakarta pun sebagian besar belum menyediakan ruang bagi penyimpanan sepeda. Pengamat dari Forum Warga Kota Jakarta itu juga mengkritisi jalur sepeda yang "memakan" bahu jalan di tengah persoalan kemacetan lalu lintas yang belum terurai maksimal.
"Idealnya jalur sepeda digabung dengan trotoar jalan. Buat saja di atas trotoar," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Tito Didesak Jatuhkan Anies Kartu Kuning, Kemendagri: Beri Waktu Dulu
-
Ferdinand Demokrat Endus Potensi Korupsi Proyek Jalur Sepeda Anies
-
Upah Naik, Buruh Malah Akan Demo di Depan Kantor Anies Baswedan
-
Targetkan 500 Km Jalur Sepeda, Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 73 Miliar
-
Fakta Kerusuhan 22 Mei, Komnas HAM Kirim Rekomendasi ke Anies sampai Jokowi
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Pelajar 16 Tahun Pukul Kakak Kandung hingga Tewas di Kelapa Gading, Polisi Dalami Motif Pelaku
-
Selain Kades, KPK Seret Eks Wabup dan Eks Ketua DPRD Pati Jadi Saksi Kasus Pemerasan Sudewo
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian