Suara.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk mengakaji pembangunan tiga fasilitas pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF). Anggaran ini lantas dipertanyakan oleh DPRD DKI.
Anggaran ini terungkap saat rapat komisi D DPRD DKI mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Rencana itu diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan untuk membangun tiga ITF, pihaknya membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan kajian.
Menurutnya kegiatan ini serupa dengan pembangunan ITF Sunter yang bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Tahun depan itu kami juga akan membangun setidaknya target RPJMD itu ada tiga ITF yang harus kami bangun," ujar Asep di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Mendengar rencana itu saat rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik kaget karena anggarannya terlalu besar. Ia lantas mempertanyakan posisi tenaga ahli untuk mengkaji ITF itu.
Taufik menganggap seharusnya kajian pembangunan ITF sudah selesai sejak lama. Ia juga menyebut soal upah tenaga ahli memiliki aturan sendiri.
"Waktu mendesain ITF itu kan mestinya sudah ada desainnya untuk berapa. Masak setiap ITF bapak mau kasih Rp 10 miliar pendampingan. Soal tipping fee itu kan sudah ada perdanya apalagi yang mau bapak cari," tanya Taufik.
Proyek ITF sendiri bukan hal baru untuk Pemprov DKI. Sebelumnya, ITF Sunter yang direncanakan sejak tahun 2012 sempat mangkrak karena alasan anggaran hingga proses lelang.
Baca Juga: Agar PNS Tak Jadi Kambing Hitam, Anies Diminta Buka Draf APBD Jakarta
Akhirnya, pada 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunannya pada tahun 2018. Namun IMB baru terbit dan pembangunan fisik baru bisa dikerjakan pada tahun 2019.
ITF sendiri bertujuan untuk mengelola sampah untuk mengurangi keluaran sampah Jakarta ke TPA Bantar Gebang.
Bahkan, sampah yang dikelola di ITF direncanakan bisa menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.
Berita Terkait
-
RAPBD Jakarta: Konsultan Disewa Rp 556 Juta Cuma untuk Tata 1 RW Kumuh
-
Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
-
Ditanya Ruhut soal PSI Cari Panggung, William: Cuma Laksanakan Sumpah
-
DPRD Akan Coret Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Taufik: Beli Buat Apa, Ngelem?
-
Posisi Wagub DKI Masih Kosong, Gerindra Salahkan PKS
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah