Suara.com - Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 10 miliar untuk mengakaji pembangunan tiga fasilitas pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF). Anggaran ini lantas dipertanyakan oleh DPRD DKI.
Anggaran ini terungkap saat rapat komisi D DPRD DKI mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Rencana itu diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan untuk membangun tiga ITF, pihaknya membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan kajian.
Menurutnya kegiatan ini serupa dengan pembangunan ITF Sunter yang bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Tahun depan itu kami juga akan membangun setidaknya target RPJMD itu ada tiga ITF yang harus kami bangun," ujar Asep di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Mendengar rencana itu saat rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik kaget karena anggarannya terlalu besar. Ia lantas mempertanyakan posisi tenaga ahli untuk mengkaji ITF itu.
Taufik menganggap seharusnya kajian pembangunan ITF sudah selesai sejak lama. Ia juga menyebut soal upah tenaga ahli memiliki aturan sendiri.
"Waktu mendesain ITF itu kan mestinya sudah ada desainnya untuk berapa. Masak setiap ITF bapak mau kasih Rp 10 miliar pendampingan. Soal tipping fee itu kan sudah ada perdanya apalagi yang mau bapak cari," tanya Taufik.
Proyek ITF sendiri bukan hal baru untuk Pemprov DKI. Sebelumnya, ITF Sunter yang direncanakan sejak tahun 2012 sempat mangkrak karena alasan anggaran hingga proses lelang.
Baca Juga: Agar PNS Tak Jadi Kambing Hitam, Anies Diminta Buka Draf APBD Jakarta
Akhirnya, pada 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunannya pada tahun 2018. Namun IMB baru terbit dan pembangunan fisik baru bisa dikerjakan pada tahun 2019.
ITF sendiri bertujuan untuk mengelola sampah untuk mengurangi keluaran sampah Jakarta ke TPA Bantar Gebang.
Bahkan, sampah yang dikelola di ITF direncanakan bisa menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.
Berita Terkait
-
RAPBD Jakarta: Konsultan Disewa Rp 556 Juta Cuma untuk Tata 1 RW Kumuh
-
Baru! IBC Ungkap Kejanggalan pada Dana Anggaran Tim Pembuat Pidato Anies
-
Ditanya Ruhut soal PSI Cari Panggung, William: Cuma Laksanakan Sumpah
-
DPRD Akan Coret Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Taufik: Beli Buat Apa, Ngelem?
-
Posisi Wagub DKI Masih Kosong, Gerindra Salahkan PKS
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya