Suara.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya menyambut positif temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), soal pengajuan Pemprov DKI Jakarta untuk pengadaan lem Aibon yang mencapai angka Rp 127 miliar pada RAPBD 2020.
William mengajak warga DKI Jakarta untuk turut melakukan penyisiran terhadap pengajuan anggaran pemprov.
Menurut William, anggota DPRD DKI Jakarta yang hanya berjumlah sekitar 106 orang tidak cukup untuk melakukan pemantauan dan penyisiran terhadap begitu banyaknya pengajuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi memang enggak hanya 106 ini anggota DPRD tapi seluruh masyarakat DKI Jakarta kalau bisa semuanya nyisir anggaran. Makanya ini penting untuk semuanya diunggah ke laman daring,” kata William saat dihubungi suara.com, Selasa (5/11/2019).
Berkenaan dengan itu, William meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih transparan terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Menurut William, kalau pemprov transparan, justru hal itu bisa membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam melakukan penyisiran yang sama.
"Justru kalau semuanya diunggah ke laman daring, masyarakat DKI Jakarta ini ikut membantu gubernur menyisir anggaran yang aneh-aneh," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan fakta lain terkait anggaran dana yang diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli lem Aibon.
Sebelumnya, William Aditya menemukan keanehan dalam pengajuan anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,5 miliar. ICW justru menemukan fakta lain yakni sekitar Rp 127 miliar.
Baca Juga: William Terancam Dipecat dari DPRD DKI karena Bongkar Skandal Lem Aibon
Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, temuan PSI hanya menyoroti satu pengadaan lem Aibon. Padahal, ada 14 pengadaan serupa yang membuat anggaran lem Aibon naik menjadi total Rp 127 miliar.
"Kalau dihitung total KUA-PPAS yang dokumennya beredar di publik, paling tidak ada 15 pengadaan dengan total Rp 127 miliar. Jadi Rp 82 Miliar itu baru 1 pengadaan saja, ada 14 pengadaan lain," kata Almas di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (4/11) kemarin.
Berita Terkait
-
Dishut Jakarta Minta Rp 30 Miliar buat Bagi-bagi Pohon, Ditolak DPRD
-
William Terancam Dipecat dari DPRD DKI karena Bongkar Skandal Lem Aibon
-
William Aditya Dilaporkan ke BK DPRD DKI Karena Bongkar Skandal Lem Aibon
-
William PSI Diadukan ke BK, Ketua DPRD DKI Desak Anies buka Draf RAPBD
-
PSI Samakan Tim Ad Hoc Bentukan Anies Seperti Pemadam Kebakaran
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid