Suara.com - Ibu Kota DKI Jakarta baru saja memperoleh prestasi yang membanggakan, karena dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Penghargaan ini diungkapkan organisasi nirlaba internasional, Save the Children, pada 18 September 2019.
Sebagai apresiasi atas penghargaan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan terimakasihnya. “Kami memang menginginkan agar Jakarta menjadi kota yang layak anak. Bila sebuah kota ramah pada anak, ramah pada lansia, ramah pada penyandang disabilitas, maka Insya Allah kota itu akan ramah pada semuanya," ujarnya.
Anies menambahkan, pihaknya membuka diri pada terbangunnya ekosistem yang layak anak. Ia mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin berkolaborasi mewujudkan hal tersebut.
"Kami ingin mendorong terus agar terbangun sebuah ekosistem yang sehat bagi program kota layak anak. Program seperti ini, kegiatan untuk membangun kota layak anak, tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, tidak bisa dikerjakan hanya oleh masyarakat sipil saja, orang tua saja. Tidak bisa. Karena itu harus membangun sebuah kolaborasi. Karena itu, kita sering mengistilahkan kota kolaboratif. Kota kolaboratif artinya, kami di Pemprov DKI Jakarta sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Artinya, solusi atas hal-hal yang terkait dengan pembangunan kota layak anak itu bisa muncul dari semua pihak, tidak dimonopoli oleh pemerintah," terangnya.
Save the Children menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih pada Yayasan Sayangi Tunas Cilik, mitra Save the Children atas kolaborasinya selama bertahun-tahun dalam upaya memenuhi hak anak di Jakarta dan kota Bogor.
“Tema kegiatan berbunyi ‘Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak dan Kota Berketahanan’ bertujuan untuk menunjukkan penghargaan kami kepada para mitra terhadap upaya pemenuhan hak anak,” demikian pernyataan Save the Children.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memang telah melakukan sejumlah program dalam mendukung perkembangan anak.
Sejumlah sosialisasi dilakaukan di sekolah dan masyarakat demi mencegah kekerasan terhadap anak. Pemprov juga menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berupa poster, leaflet, atau roll banner. Selain itu, untuk meningkatkan awareness, sarana-sarana transportasi umum dan bus sekolah juga diputarkan video berisi informasi pencegahan kekerasan pada anak.
Tak berhenti sampai di situ, bagi korban kekerasan, Pemprov DKI juga menyediakan layanan-layanan penanganan kekerasan pada anak, mulai dari pengaduan, pemeriksaan medis, pendampingan, konsultasi hukum, konseling psikologi, rujukan rumah aman, hingga kunjungan ke rumah.
Baca Juga: Terima 4 Penghargaan Ketenagakerjaan, Pemprov DKI Lanjutkan Terobosan
Berita Terkait
-
Terima 4 Penghargaan Ketenagakerjaan, Pemprov DKI Lanjutkan Terobosan
-
Gerakan #BacaJakarta Sukses Diikuti 3.000-an Anak di Seluruh Jakarta
-
Pusat Sastra Terlengkap di Dunia, PDS H.B. Jassin Kini Dikelola Pemprov DKI
-
Sebelum Naik MRT, Warga Jakarta Bisa Pinjam Buku di Pojok Baca
-
Gubernur DKI Bebaskan PBB Sejumlah Tokoh Negara hingga Tiga Generasi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar