Suara.com - Ibu Kota DKI Jakarta baru saja memperoleh prestasi yang membanggakan, karena dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. Penghargaan ini diungkapkan organisasi nirlaba internasional, Save the Children, pada 18 September 2019.
Sebagai apresiasi atas penghargaan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan terimakasihnya. “Kami memang menginginkan agar Jakarta menjadi kota yang layak anak. Bila sebuah kota ramah pada anak, ramah pada lansia, ramah pada penyandang disabilitas, maka Insya Allah kota itu akan ramah pada semuanya," ujarnya.
Anies menambahkan, pihaknya membuka diri pada terbangunnya ekosistem yang layak anak. Ia mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin berkolaborasi mewujudkan hal tersebut.
"Kami ingin mendorong terus agar terbangun sebuah ekosistem yang sehat bagi program kota layak anak. Program seperti ini, kegiatan untuk membangun kota layak anak, tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah saja, tidak bisa dikerjakan hanya oleh masyarakat sipil saja, orang tua saja. Tidak bisa. Karena itu harus membangun sebuah kolaborasi. Karena itu, kita sering mengistilahkan kota kolaboratif. Kota kolaboratif artinya, kami di Pemprov DKI Jakarta sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Artinya, solusi atas hal-hal yang terkait dengan pembangunan kota layak anak itu bisa muncul dari semua pihak, tidak dimonopoli oleh pemerintah," terangnya.
Save the Children menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk terima kasih pada Yayasan Sayangi Tunas Cilik, mitra Save the Children atas kolaborasinya selama bertahun-tahun dalam upaya memenuhi hak anak di Jakarta dan kota Bogor.
“Tema kegiatan berbunyi ‘Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak dan Kota Berketahanan’ bertujuan untuk menunjukkan penghargaan kami kepada para mitra terhadap upaya pemenuhan hak anak,” demikian pernyataan Save the Children.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memang telah melakukan sejumlah program dalam mendukung perkembangan anak.
Sejumlah sosialisasi dilakaukan di sekolah dan masyarakat demi mencegah kekerasan terhadap anak. Pemprov juga menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berupa poster, leaflet, atau roll banner. Selain itu, untuk meningkatkan awareness, sarana-sarana transportasi umum dan bus sekolah juga diputarkan video berisi informasi pencegahan kekerasan pada anak.
Tak berhenti sampai di situ, bagi korban kekerasan, Pemprov DKI juga menyediakan layanan-layanan penanganan kekerasan pada anak, mulai dari pengaduan, pemeriksaan medis, pendampingan, konsultasi hukum, konseling psikologi, rujukan rumah aman, hingga kunjungan ke rumah.
Baca Juga: Terima 4 Penghargaan Ketenagakerjaan, Pemprov DKI Lanjutkan Terobosan
Berita Terkait
-
Terima 4 Penghargaan Ketenagakerjaan, Pemprov DKI Lanjutkan Terobosan
-
Gerakan #BacaJakarta Sukses Diikuti 3.000-an Anak di Seluruh Jakarta
-
Pusat Sastra Terlengkap di Dunia, PDS H.B. Jassin Kini Dikelola Pemprov DKI
-
Sebelum Naik MRT, Warga Jakarta Bisa Pinjam Buku di Pojok Baca
-
Gubernur DKI Bebaskan PBB Sejumlah Tokoh Negara hingga Tiga Generasi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan