Suara.com - Dua orang diplomat tinggi Amerika Serikat mengatakan dalam sidang terbuka untuk memakzulkan Presiden Trump, bahwa Presiden menciptakan “saluran yang tidak biasa” dengan menugaskan pengacara pribadinya Rudy Giuliani untuk memaksa Ukraina melakukan penyelidikan yang akan menguntungkan dirinya.
Kedua pejabat Departemen LN Amerika itu, William Taylor, diplomat tertinggi Amerika di Ukraina dan George Kent, pejabat Departemen LN urusan Ukraina, mengatakan, Giuliani bertindak atas nama presiden Trump untuk urusan yang biasanya dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS.
Kata kedua diplomat itu, Giuliani mendesak Ukraina supaya mengadakan penyelidikan atas saingan utama Trump dalam pemilu tahun 2020, mantan wakil presiden Joe Biden, dan putranya Hunter yang bekerja untuk perusahaan gas alam Ukraina. Giuliani juga diminta oleh Trump untuk menyelidiki teori yang mengatakan hawa Ukraina-lah yang melakukan campur tangan dalam pemilu presiden tahun 2016, dan bukannya Rusia.
Permintaan Trump itu dilakukan sambil ia menahan bantuan militer bagi Ukraina berjumlah 391 juta dollar, yang diperlukan negara itu untuk melawan kelompok separatis pro-Russia di bagian timur Ukraina.
Kata Duta Besar Taylor, “Tanpa bantuan Amerika itu, pastilah lebih banyak warga Ukraina yang akan mati.”
Bagian penting penyelidikan pemakzulan itu berpusat pada percakapan telpon antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Zelinsky bulan Juli lalu, di mana Trump minta bantuan Zelinsky untuk memulai penyelidikan atas Joe Biden dan putranya.
Kata Duta Besar Taylor, ia belum pernah mengetahui adanya presiden Amerika yang minta bantuan pemerintah asing untuk melakukan penyelidikan politik guna kepentingannya sendiri.
Presiden Trump di kantornya di Gedung Putih mengatakan pada wartawan dia tidak menyaksikan sidang dengar pendapat yang disiarkan langsung lewat televisi itu.
“Saya terlalu sibuk. Itu adalah hoaks dan usaha mencari-cari kesalahan,” katanya.
Baca Juga: Gelar Pertemuan, Erdogan - Trump Bahas Pembelian Sistem Pertahanan Rusia
Sumber: VOA Indonesia
Berita Terkait
-
Gelar Pertemuan, Erdogan - Trump Bahas Pembelian Sistem Pertahanan Rusia
-
Perdana Menteri Inggris Desak POTUS Tak Berlakukan Tarif Ekspor Mobil
-
9 Warga AS Tewas di Meksiko, Trump Nyatakan Perang Melawan Kartel
-
Gedung Putih Pernah Minta Bantuan Twitter untuk Edit Cuitan Trump
-
Donald Trump Ungkap Lokasi Perundingan Amerika Serikat - China
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri