Suara.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI kabarnya telah menetapkan sanksi untuk anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana terkait kasus skandal lem aibon.
Kabar ini membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bereaksi. Hal ini disampaikan PSI melalui kicauan yang diunggah ke Twitter, Jumat (29/11/2019).
Menurut mereka, pemberian sanksi kepada William justru akan membuat para legislator nantinya takut untuk mengungkap kejanggalan pemerintah.
"Setelah ini, mungkin legislator jadi sungkan mengungkap kejanggalan karena diberi saksi", tulis akun Twitter @psi_id.
PSI mengaku sedih dengan keputusan BK DPRD DKI Jakarta tersebut.
"Kami sedih atas putusan ini. Bukan karena sanksi yang dikenakan kepada William (sejak awal Bro William sudah siap dengan segala resiko), tapi karena mundurnya kualitas demokrasi kita," imbuhnya.
Jubir DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom juga mengungkapkan hal yang serupa.
"Sedih mendengar keputusan BK terhadap bro William. Semoga seluruh anggota DPRD PSI tidak kehilangan nyali untuk terus memperjuangkan uang rakyat," tulis Mikhail di Twitter, Jumat (29/11/2019).
"Kita sungguh sadar semakin tinggi pohon kelapa semakin kencang anginnya. Tetap perjuangkan transparansi kawan kawan!" tutup Mikhail.
Baca Juga: Batal Ikut SEA Games 2019 karena Dituduh Tak Perawan, Shalfa Surati Jokowi
Dikutip dari partner Suara.com, Covesia, BK menyebut politikus PSI itu melakukan kesalahan ringan saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp 8,2 miliar milik Pemprov DKI.
"Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua termasuk saya," ucap Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi, saat dihubungi, Jumat (29/11/2019).
Menurutnya, William tak akan diberi sanksi berat meski dinyatakan bersalah saat mengunggah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov DKI yang akhirnya membongkar soal adanya anggaran besar lem aibon untuk sekolah di wilayah Jakarta Barat itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan