Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengaku alasan menemui Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna membahas persoalan kebangsaan.
Sohibul mengatakan dalam pertemuan tersebut telah menerima beberapa masukan.
Menurut Sohibul salah satu masukan yang diberikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yakni terkait bagaimana PKS sebagai partai Islam dapat mengintegrasikan keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
"Dalam konteks kebangsaan ini PKS dan Muhammadiyah satu visi dan selesai dan sepakat dengan konsensus dasar negara kita," kata Sohibul di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Sohibul lantas mengaku kalau dalam pertemuan tersebut juga mendapat nasihat dari Haedar terkait pentingnya menguatkan sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya, yakni terkait posisi PKS sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami mendapat nasihat untuk bagaimana mematangkan demokrasi, menjaga logika dasar demokrasi dengan kami bisa menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Haedar pun menyampaikan akan pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia.
Menurut, Haedar, di negara demokrasi penting akan adanya partai penyeimbang sebagai kontrol terhadap pemerintah.
"Kami tadi berdiskusi dalam konteks konsolidasi demokrasi itu, jangan lupa semangat reformasi itu semangat membuat Indonesia menjadi negara di mana ada check and balances, ada proses aspirasi kekuatan civil society yang kuat," kata Haedar.
Baca Juga: Survei Komnas HAM: Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Haedar menambahkan adanya partai penyeimbang penting sebagai kontrol terhadap pemerintah guna menciptakan sistem demokrasi pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Haedar sebagaimana cita-cita dari lahirnya semangat reformasi.
"Kami ingin ada pemerintahan yang good governance ya dan lain sebagainya. Nah, cita-cita reformasi ini jangan padam dan harus menjadi spirit kita bersama," katanya.
Berita Terkait
-
Presiden PKS soal PMA Majelis Taklim: Mengingatkan Kita ke Zaman Orba
-
Mardani Sebut Megawati Rendahkan Prabowo, Presiden PKS Lepas Tangan
-
Gerindra Usul 4 Nama Wagub DKI, Sohibul: Tergantung PKS, Semua Bisa Ditolak
-
Silaturahmi ke Muhammadiyah, Presiden PKS Diterima Haedar Nashir
-
Singgung Luhut, PKS Minta Kantor Kementerian Bebas dari Politik Praktis
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Terseret Kasus Korupsi, Noel Ebenezer Ngaku Menyesal Pernah Jadi Wamenaker
-
Mau Berangkat Haji, Menkeu Purbaya Ngaku Masih Sering Lupa Doa Meski Sudah Belajar
-
DPR Dukung Pemerintah Desak PBB dan AS Segera Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel
-
Tanya Dolar ke Menkeu, Prabowo-Purbaya Ngobrol soal Fondasi Ekonomi
-
Pramono Anung Jajal Naik Ring di Kolong Flyover Pasar Rebo
-
Menteri PPPA Dorong Polisi Kejar Bukti Digital Kasus Eksploitasi Anak oleh WNA Jepang di Blok M
-
Pramono Anung: Ring Tinju Redam Geng Jalanan Jakarta Timur, Saya Bangun Lagi di Kampung Melayu
-
Eks Kasat Narkoba Kutai Barat AKP Deky Dibekuk Bareskrim, Diduga Jadi Beking Bandar Sabu!
-
Sempat Ajukan Penundaan Pemeriksaan dalam Kasus Haji, Muhadjir Effendy Tiba-tiba Muncul di KPK
-
MPR Pastikan Tak Lagi Libatkan Juri LCC Empat Pilar yang Bermasalah: Sanksi Sosial Sudah Berjalan