Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengaku alasan menemui Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna membahas persoalan kebangsaan.
Sohibul mengatakan dalam pertemuan tersebut telah menerima beberapa masukan.
Menurut Sohibul salah satu masukan yang diberikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yakni terkait bagaimana PKS sebagai partai Islam dapat mengintegrasikan keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
"Dalam konteks kebangsaan ini PKS dan Muhammadiyah satu visi dan selesai dan sepakat dengan konsensus dasar negara kita," kata Sohibul di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Sohibul lantas mengaku kalau dalam pertemuan tersebut juga mendapat nasihat dari Haedar terkait pentingnya menguatkan sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya, yakni terkait posisi PKS sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami mendapat nasihat untuk bagaimana mematangkan demokrasi, menjaga logika dasar demokrasi dengan kami bisa menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Haedar pun menyampaikan akan pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia.
Menurut, Haedar, di negara demokrasi penting akan adanya partai penyeimbang sebagai kontrol terhadap pemerintah.
"Kami tadi berdiskusi dalam konteks konsolidasi demokrasi itu, jangan lupa semangat reformasi itu semangat membuat Indonesia menjadi negara di mana ada check and balances, ada proses aspirasi kekuatan civil society yang kuat," kata Haedar.
Baca Juga: Survei Komnas HAM: Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Haedar menambahkan adanya partai penyeimbang penting sebagai kontrol terhadap pemerintah guna menciptakan sistem demokrasi pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Haedar sebagaimana cita-cita dari lahirnya semangat reformasi.
"Kami ingin ada pemerintahan yang good governance ya dan lain sebagainya. Nah, cita-cita reformasi ini jangan padam dan harus menjadi spirit kita bersama," katanya.
Berita Terkait
-
Presiden PKS soal PMA Majelis Taklim: Mengingatkan Kita ke Zaman Orba
-
Mardani Sebut Megawati Rendahkan Prabowo, Presiden PKS Lepas Tangan
-
Gerindra Usul 4 Nama Wagub DKI, Sohibul: Tergantung PKS, Semua Bisa Ditolak
-
Silaturahmi ke Muhammadiyah, Presiden PKS Diterima Haedar Nashir
-
Singgung Luhut, PKS Minta Kantor Kementerian Bebas dari Politik Praktis
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut
-
Ngebet Islah, Gus Yahya: Biar Semua Masalah Diselesaikan Muktamirin di Muktamar
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar