"Jadi kasus-kasus konflik yang belakangan terjadi tidak kemudian menjadi faktor yang memengaruhi karena itu, kalau dalam istilah sosiologi ya, tidak terjadi setiap saat."
"Dan itu tidak mencerminkan real (kenyataan) hubungan kerukunan di sana," papar Adlin.
Selain itu, sentimen minoritas juga turut memengaruhi. Meski warga Kristen di wilayah Papua termasuk mayoritas namun secara nasional masih tergolong minoritas.
"Jadi ini psikologis saja. Jadi kelompok minoritas itu harus memperlihatkan sikap yang menghormati gitu ya nilai-nilai dominan sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain yang mayoritas," kata alumnus Australian National University (ANU) ini.
Sementara jebloknya skor kerukunan di Ibu Kota Jakarta, dan dua provinsi terdekatnya yakni Banten dan Jawa Barat, disebabkan faktor seperti politik dan pendatang.
"Mungkin dinamika politik ya karena 3 daerah ini (Jakarta, Banten, Jawa Barat) paling kena ya imbasnya."
"Misalnya sejak kasus Pilkada DKI terus Pilpres, Pileg, itu 3 wilayah ini yang paling terkena dampak dari polarisasi di masyarakat," ungkap Adlin.
Terkait pendatang, ia mengatakan kelompok tersebut rentan membawa nilai-nilai mereka yang, disebutnya, eksklusif dari daerah masing-masing.
"Terus ketika di Jakarta misalnya, mereka hidup di enclave-enclave (kantong-kantong), pemukiman-pemukiman, kampung-kampung yang sesuai dengan etnis dan agamanya."
Baca Juga: Kapolri Idham Azis Ganti 5 Kapolda Termasuk Sumut dan Papua Barat
"Jadi memang pembauran itu relatif hanya terjadi di tempat kerja mereka, di sekolah, tapi tidak di masyarakat," terang Adlin.
Harus ciptakan kebersamaan
Sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, membenarkan jika dinamika politik sangat memengaruhi kerukunan beragama di kota besar, utamanya Ibu Kota Jakarta dan dampaknya bisa berlangsung panjang.
"Politik itu kan, apalagi kita baru selesai Pemilu, itu pengaruhnya memang tinggi. Karena itu pertarungan kepentingan. Nah pertarungan kepentingan itu akhirnya menciptakan segregasi sosial."
"Jadi tersegregasi sedemikian tingginya akibat kepentingan politik dan itu tidak mudah untuk merukunkan kembali," katanya kepada ABC.
Mantan pengajar di Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut tugas Pemerintah Indonesia adalah membangun kembali kebersamaan.
Berita Terkait
-
Diskotek Colosseum Raih Penghargaan, PBNU: Kok Tak Ada Demonstrasi Ormas?
-
Berobat di Puskesmas di Mampang, Tulisannya Nol Rupiah Tapi Kok Bayar?
-
Penjelasan Lengkap Marco Kusumawijaya soal Alasan Mundur dari TGUPP
-
Soal Hunian DP Nol Rupiah Cilangkap, Anies: Jangan Lebih Cepat tapi Mahal!
-
BPRD Sisir Parkir Mall Jakarta: Tujuh Unit Mobil Mewah Tunggak Pajak
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu