Suara.com - Kabar keretakan kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak ke permukaan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disebut berselisih paham Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan.
Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep merayakan ulang tahunnya yang ke 25 tepat di hari Natal. Berbeda dengan perayaan ulang tahun pada umumnya, Kaesang mengadakan giveaway membagikan hadiah berupa mobil.
Itulah dua berita yang ramai diperbincangkan sepanjang Rabu (25/12/2019). Berikut Suara.com merangkum 3 berita heboh lainnya.
1. Kabinet Jokowi Retak? Ini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu keretakan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Isu keretakan antara dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko karena perbedaan pernyataan (statement) diplomasi untuk China terkait etnis Uighur hanya omong kosong.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam cuitan media sosial Twitter @mohmahfudmd, Rabu (25/12/2019) pagi.
2. Bahlil Lahadalia: Utang Saya Masih Ada Rp 500 Triliun Lebih
Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup geram lantaran banyaknya realisasi investasi yang masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mangkrak begitu saja atau investasi eksisting yang nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 780 triliun.
Baca Juga: Gibran Maju Pilkada, Nasdem: Berdemokrasi Harus Ikut Aturan Main yang Baik
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, persoalan tersebut sudah ada ketika dirinya masuk dalam menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.
3. Sempat Viral Ceramah Salib UAS, Respons Romo Suryo Bikin Terkesan
Ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) tentang hukum melihat simbol agama Kristen dan Katolik sempat membuat geger khalayak.
Dalam ceramahnya, UAS mengklaim salib didiami oleh jin kafir karena patung yang tergantung di situ. Begitu juga simbol palang merah di ambulans, ia menyebutnya sebagai 'lambang kafir'.
Berita Terkait
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Moeldoko: Pakai Mobil Listrik Lebih Hemat, Biaya BBM dari Rp 6 Juta Jadi Rp 800 Ribu
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO