Suara.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta agar Kejaksaan Agung segera memeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jansen menilai OJK terkesan buang badan dalam kasus ini.
Hal iu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twiter miliknya @jansen_jsp. Jansen menyebut bila OJK telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya hingga muncul kasus gagal bayar.
"Pak Jaksa Agung juga harus periksa @ojkindonesia bagian IKBN (Industri Keuangan Non Bank). Mulai dari Kepala Eksekutif sampai Deputinya," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019).
Ketua DPP Partai Demokrat ini mengungkit pernyataan OJK pada 2018 lalu yang menilai masalah dalam tubuh Jiwasraya merupakan hal yang biasa. Jansen merasa ada yang janggal dengan hal itu.
Seharusnya, pengawasan terhadap Jiwasraya merupakan tugas dari OJK, bukan presiden. Bahkan, OJK juga yang menyebabkan kekisruhan dua presiden di periode berbeda, yakni Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Karena OJK tidak beres mengawasi uang nasabah yang diputar di saham 'busuk', antar Presiden jadi kisruh. Kerja OJK ini harus direview!" tegas Jansen.
Untuk diketahui, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
Kementerian BUMN belum lama ini juga telah mengeluarkan kronologi kasus penyebab gagal bayar Jiwasraya. Dari rilis yang disampaikan, masalah keuangan dalam internal Jiwasraya telah terjadi sejak 2006, saat itu Indonesia masih di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Banyak pihak yang menyayangkan sikap Jokowi lantaran dinilai melemparkan tanggungjawab kasus Jiwasraya kepada pemerintahan sebelumnya. Publik mendesak agar Jokowi segera bertindak mengusut tuntas kasus tersebut.
Baca Juga: Bebas dari Penjara, Ahmad Dhani Potong Nasi Tumpeng
Berita Terkait
-
Firli Bahuri: Presiden Tak Pernah Intervensi Kinerja KPK Termasuk Dewas
-
CEK FAKTA: SBY Ungkap Pelaku Kasus Jiwasraya, Video Wajah Jokowi Jadi Pucat
-
Ferdinand ke Stafsus Milenial: Bilang ke Pak Jokowi Dukung Pansus Jiwasraya
-
Jokowi Tertawa Tanggapi Usulan Bikin Tim Independen Kasus Novel Baswedan
-
Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Andi Arief Sebut Tak Ingin Jatuhkan Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah